MUDANEWS.COM, Langkat – Pengurus Besar Majelis Belia Negeri (PB MBN) Langkat yang telah melakukan dialog saat aksi di gedung DPRD Langkat bersama Komisi B DPRD Langkat beberapa waktu yang lalu yang telah mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Langkat.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Langkat juga turut mendukung pembentukan Pansus Covid-19 yang diusulkan Aidir Syahputra SHI mengajak rekan-rekannya di DPRD Langkat agar bersepakat untuk segera membentuk Pansus Covid-19 guna mengevaluasi kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Kabupaten Langkat.
“Melihat kondisi di lapangan pada saat saya terjun langsung ke desa maupun kelurahan, banyak aduan masyarakat yang saya terima serta langsung mendengar keluhan warga bahwa mereka tidak dapat bantuan yang seharusnya mereka terima sementara warga yang lain bisa sampai dapat 3 kali bantuan dari sumber yang berbeda, pertama dari bantuan sosial kabupaten Langkat lalu dapat lagi dari pusat yang sebesar 600 ribu dan meminta lagi bantuan dari pemerintah provinsi, dan kondisi ini di sebabkan data yang tumpang tindih sehingga permasalahan bantuan yang terjadi menyebabkan indikasi-indikasi lain seperti pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga perlu untuk dibentuk Pansus Covid-19 sebagai fungsi pengawasan,” ujar Aidir Syahputra selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Langkat pada Senin (16/06/2020).
“Padahal dilihat dari jumlah bantuan yang ada lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Langkat, bantuan Kabupaten Langkat berjumlah 80.000, bantuan Provinsi 160.000 dan bantuan pusat 50.000 jumlah 290.000 bantuan, belum lagi Dana Desa.
“Sementara kabupaten Langkat memiliki 270-an KK. Walaupun demikian semua itu harus ada kesepakatan dari ketua-ketua fraksi di DPRD Langkat untuk di bentuknya Pansus ” ungkap wakil Ketua fraksi KPK dari PKS ini menutup. Berita Langkat, red
