MUDANEWS.COM, Medan – Pengurus Besar Majlis Belia Negeri (PB MBN) Langkat usulkan melalui pemberitaan media agar DPRD Langkat membentuk tim Pansus sehingga mata rantai berdemokrasi tak pincang ataupun terkesan terputus, sebab fungsi pengawasan DPRD Langkat harus dimaksimalkan mengingat penggunaan anggaran maupun kinerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 banyak hal yang perlu di kritisi dan di evaluasi khususnya di Kabupaten Langkat.
“Kenapa PB MBN Langkat usulkan DPRD Langkat bentuk Pansus? Sebab jika Pansus terbentuk akan lebih efektif mengawasi dan mengevaluasi kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 daripada anggota dewan kita terus melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atau RDP sehingga jelas persoalannya,” ujar Agusma Hidayat selaku Wali Utama PB MBN Langkat pada Jum’at (05/06/2020).
“Bupati Langkat Terbit Rencana, PA juga telah meminta agar penggunaan anggaran dana Covid-19 di audit, tentu hal ini harus cepat di respon dan di tindak lanjuti oleh DPRD Langkat agar kinerja pengawasan ini dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya lagi.
“Jika lebih separuh anggota DPRD Langkat bersetuju tim Pansus terbentuk, maka fungsi pengawasan DPRD Langkat akan lebih punya marwah sebagai lembaga negara dan dapat bekerja secara maksimal,” ungkapnya menerangkan.
Gusma melanjutkan bahwa hal ini juga dapat membantu pihak Reskrum Polda Sumut yang sedang mengusut kasus penggunaan anggaran bisa terbantu dan sudah seharusnya kita dukung agar kinerjanya dapat berjalan maksimal.
“Kita juga mau mengetahui jenis cairan disinfektan yang di gunakan tim gugus tugas Covid-19 di Langkat ini, itu yang harus kita ketahui agar memastikan kuman jenis apa yang dimatikan, atau jangan-jangan hanya mematikan semut maupun kecoa,” sambungnya meneruskan.
“Kita kemarin mendengar kabar bahwa masih ada tumpang tindih data penerima bansos, kemudian data yang tak sesuai yang sudah meninggal maupun yang sudah pindah tempat tinggal ada kita dengar, masih ada kades yang tak transparan mengumumkan data penerima bansos Covid-19, BPBD Langkat belum memiliki roadmap penanggulangan bencana sebagai panduan kerja yang jelas dan terukur, di temukan harga beras dan telur di Langkat dan perbandingan dengan bulog yang tak sesuai, apalagi di lapangan ada berat sembako yang juga tak sesuai beratnya,” jelasnya lagi.
“Di dalam tim gugus tugas sendiri kita mendengar bahwa honor dinas Perhubungan dan Satpol PP belum di keluarkan, kita nilai tak ada yang bekerja full 24 jam dalam tim gugus tugas Covid-19 di Langkat sedangkan dana anggaran sudah dicairkan sehingga jika ada temuan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang bisa dapat segera di tindak lanjuti,” lanjutnya.
“Hal ini yang menjadi dasar agar tim Pansus DPRD Langkat harus di bentuk untuk segera bekerja menjalankan fungsi pengawasannya sehingga citra positif anggota dewan di Langkat ini dapat di dirasakan masyarakat sebagai wakil rakyat di legislatif bukan wakil para pengusaha,”ungkapnya.
“Dalam waktu dekat ini PB MBN Langkat akan melakukan unjuk rasa damai agar di bentuknya Pansus,” pungkasnya mengakhiri. Berita Langkat, red
 Langkat usulkan melalui pemberitaan media agar DPRD Langkat){kind=link}