MUDANEWS.COM, Medan – Kisruh Walikota Sibolga dan DPRD Sibolga pasca rapat paripurna tentang rekomendasi LKPJ Walikota Sibolga tahun anggaran 2019, Kamis (28/05/2020) lalu mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah mengecam reaksi Walikota Sibolga atas isu dugaan pelanggaran hukum yang dibacakan ketua DPRD saat itu.
“Jika anggota DPRD itu banyak mengkritik pemerintah, itu bagus. Itu sebagai tanda kuat niat legislatif untuk membangun dan memajukan kota nya. Ketika walikota tidak tahan dikritik itu menggugurkan nilai kepemimpinan yang dimilikinya saat ini,” tegas Wakil Sekretaris Pemuda Muhamadiyah Sumut, Ridwan Aswadi (03/06/2020).
Ridwan menjelaskan bahwa Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik yang juga menjabat sebagai wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut adalah representasi suara Muhammadiyah, umat Islam dan rakyat Sibolga tentunya akan memperjuangkan suara rakyat.
“Yang harus digaris bawahi Ahkmad Syukri Penarik adalah kader Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara yang lahir dari bawah menjadi legislator untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang artinya beliau hadir disitu juga membawa aspirasi kader pemuda muhammadiyah, ummat dan rakyat secara keseluruhan,” jelasnya.
Ridwan juga menilai tindakan pelaporan Akhmad Syukri yang dilindungi hak imunitas oleh beberapa oknum kader Nasdem adalah upaya kriminalisasi untuk menghambat ketua DPRD Sibolga untuk memperjelas isu dan fitnah dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan walikota Sibolga. Atas adanya indikasi kriminalisasi terhadap ketua DPRD tersebut ridwan mengatakan PW Pemuda Muhammadiyah Sumut tidak tinggal diam.
“Pastinya kami tidak tinggal diam dan mereka akan berhadapan dengan kader Pemuda Muhammadiyah se Sumatera Utara,” tegas Ridwan. Berita Sibolga (Seftian)
