MUDANEWS.COM, Medan – Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Sibolga tahun anggaran 2020 mendapatkan perhatian dari Pengurus Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Sibolga – Tapanuli Tengah (PB KAMISTA). PB KAMISTA meminta DPRD Sibolga agar segera membentuk Pansus APBD Sibolga.
Menurut Azhar Ketua Umum PB KAMISTA, masyarakat sudah merasa resah mendapat kabar adanya polemik APBD Sibolga 2020. Pasalnya ketidaksesuaian antara data pemerintah dan DPRD Sibolga akan sangat merugikan masyarakat.
“Ada ketidaksesuaian data APBD Sibolga 2020 di Pemko Sibolga dan DPRD Sibolga. Dan angkanya cukup banyak. Bisa merugikan masyarakat,” kata Azhar di Medan, Jumat (3/4/2020).
Sebelumnya DPRD Sibolga menjelaskan ada kenjanggalan alokasi anggaran senilai Rp. 69 milliar digunakan untuk pembangunan “mega proyek” di Sibolga.
Total anggaran Rp69 miliar ini meliputi, Dana Insentif Derah (DID) Rp42 miliar, dana reklamasi pantai Rp17 miliar, serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp10 miliar.
“Ada pelanggaran tentang pembahasan APBD di luar kewenangan DPRD Sibolga. Tentunya, hal ini bertentangan dengan UU 20/2020, tentang APBD, dan Perpres 78/2019, tentang rincian APBD 2020,” kata Jamil Zeb Tumori dalam konferensi pers di gedung dewan, Rabu lalu (18/3/2020).
Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Syukri Nazry Penarik juga menyatakan, sampai saat ini Anggota DPRD Sibolga belum menerima buku APBD Kota Sibolga tahun anggaran 2020. Kejanggalan tersebut terungkap saat DPRD Sibolga menggelar rapat lintas komisi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu.
PB KAMISTA berencana akan mengirimkan surat resmi kepada DPRD Sibolga untuk segera membentuk pansus. KAMISTA meminta DPRD Sibolga agar mengawal uang rakyat dari dugaan – dugaan penyelewengan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Silahkan DPRD dan Pemko Sibolga buka notulensi rapat. Mana sesungguhnya yang benar. Jangan main – main dengan uang rakyat,” tegas Azhar. Berita Medan (Seftian)
