MUDANEWS.COM, Medan – Pemerintah menetapkan kebijakan darurat Sipil untuk menangani situasi negara dari serangan Covid-19. Namun keputusan tersebut mendapat penolakan dari berbagai berbagai kalangan masyarakat. Liga Mahasiswa Nasdem Medan menganggap bahwa lenerapan darurat sipil yang dilakukan pemerintah sebagai langkah terakhir mengatasi penyebaran corona adalah suatu kebijakan yang represif, tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
Ketua Liga Mahasiswa Nasdem Medan Khairul Hadi sepakat bahwa kondisi negara sedang bahaya. Namun hal terpenting yang harus pemerintah ambil adalah menerapkan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai payung hukum menanggulangi wabah penyakit karena rakyat sebagai komponen negara sangat harus diselamatkan.
“Ini persoalan serius, sebulan pasca penetapan darurat akan virus corona kondisi rakyat semakin memprihatinkan. Jumlah korban akibat virus semakin meningkat. Beban rakyat juga semakin memuncak akibat tagihan dan kebutuhan yang harus dibayarkan. Tanpa virus juga rakyat akan mati pelan-pelan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa masif memerangi virus corona jika kondisinya seperti ini,” ujarnya.
Hadi menyampaikan ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.
“Berikan subsidi bagi rakyat terhadap kebutuhan hidup seperti makan, air dan listrik serta subsidi pinjaman bagi UMKM dan ojol agar tak sekedar himbauan semu. Jika pemerintah tetap memaksakan penerapan darurat sipil ini sama saja bahwa sesungguhnya kita tak pernah beranjak untuk mengatasi wabah virus corona ini,” tutup Hadi.
