MUDANEWS.COM, Medan – Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) Sumatera Utara (Sumut) siap mewujudkan program Nawacita Jokowi dalam mengawasi/ mengontrol dan membantu pelaksanaan peningkatan kemajuan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seluruh desa se-Indonesia, khususnya di Sumut.
Hal itu disampaikan Ketua BKNDI Sumut, Burhan Sinaga yang didampingi Sekretaris Godang Hutasoit dalam acara Temu Ramah dan Silaturrahmi pengurus DPW BKNDI Sumatera Utara dengan Pengurus DPD Kabupaten/Kota Se Sumut, sekaligus dalam rangka penyerahan SK dan dimateri tentang bagaimana menggunakan aplikasi online yang dimana aplikasi ini nantinya membantu masyarakat desa dan pemerintah saling bersinergi, Sabtu (15/02/2020) di Hotel Madani Medan.
Turut hadir pada temu ramah ini dari BKNDI Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Selatan, Samosir, Batubara, dan lainnya,
Burhan lebih lanjut mengatakan Temu Ramah dan Silaturrahmi antar pengurus Provinsi dan Daerah tersebut dengan maksud menyamakan visi dan misi guna mensinergikan upaya percepatan pembangunan sesuai konsep Presiden Indonesia Bapak Ir H Joko Widodo dalam Nawacitanya.
“Konsep tersebut dilakukan dengan pemberdayaan desa-desa di Indonesia, oleh itu BKNDI hadir di Indonesia termasuk di Sumut, dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia sekaligus melihat potensi desa desa yang ada di Sumatera Utara agar kedepannya bisa bergerak secara dinamis dan berkemajuan,” ungkap Burhan.
Burhan menegaskan bahwa BKNDI ini bukan lah LSM, OKP atau sejenisnya, kita ini Badan Komunikasi hadir untuk menuangkan suatu pikiran untuk pembangunan, sekaligus sebagai social control, selama ini banyak desa-desa yang tertinggal, baik dari segi SDM maupun SDA nya, jadi BKNDI ini bukan alat untuk mengancam pemerintah Desa di Kabupaten/Kota.
Feri Nofirman, selaku Ketua Harian BKNDI Sumatera Utara menambahkan, banyak Kepala Desa maupun Lurah yang tidak mampu melaksanakan program ini, banyak dana desa/ kelurahan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, banyak program yang tidak tepat sasaran dan ini tentu menjadi masalah.
“Sekarang ini berdasarkan informasi sudah ada 900 Kepala desa yang masuk penjara, ini tentu menjadi masalah bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, BKNDI akan bermitra dengan Kepala Dinas PMD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk menjadi salah satu fasilitator desa guna membantu, misalnya dalam pembuatan laporan keuangan sesuai arahan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri pak Tito dan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Kita juga membantu peningkatan SDM aparatur Desa, sekaligus turut serta membantu dalam hal pengembangan potensi Desa, Misalnya pembuatan pasar bagi masyarakat dan keuntungan dari situ dikembalikan untuk menjadi PAD bagi desa tersebut.
“Dalam waktu dekat ini ketua Burhan dan feri akan hadir pada acara Rakornas dan Refleksi 100 hari kerja Presiden Jokowi Ma’ruf Amin beserta BKNDI Kabupaten Kota, kita akan berangkat bersama ke Jakarta pada 27-28 Februari nanti,” punkas Feri. Berita Medan, Fahmi
 Sumatera Utara (Sumut) siap mewujudkan program){kind=link}