DPRD Batu Bara Kritik TBUPP, Sebab Ada Kepala Dinas Tak Berkualitas

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Batu Bara – Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Partai PKS mengkritik kinerja Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di era kepemimpinan Zahir-Oky.

Dia melontarkan kritik itu karena menilai TBUPP di Batu Bara gagal memberi saran kepada Bupati Zahir dalam memutuskan penempatan pejabat pelaksana tugas yang mengisi posisi pimpinan di salah satu dinas di Pemerintah Batu Bara.

“Kenapa bisa meletakkan orang sebagai Plt kepala dinas dan Asisten yang sama sekali tidak punya pengalaman di dinas itu, misal sebagai contoh ada Kadis Pendidikan yang mata duitan, malah kok di pilih, dan ada juga Asisten di Pemkab yang tak tau persoalan TBUPP, pada hal ini adalah bidang dia sebagai orang mempertimbangankan sebelum dijadikan sebagai perbub, ehh, malah enggak tau dia apa itu TBUPP”.

Atau kita ambil saja contoh lain, seperti Plt Kadis PUPR, Muhammad Yunus sejak tahun 2014-2017 memimpin pekerjaan proyek selalu kena audit BPK terus, termasuk pada pekerjaan di tahun 2017 saat dia memimpin dinas PUPR itu sebagai Pelaksana Tugas seluruh pekerjaan, terbukti telah membawa kerugian terhadap keuangan pemerintah Batubara sebesar Rp3.229.547.764,52 dari 21 Pekerjaan yang Tidak Sesuai Kontrak.

Selain bobrok dalam memimpin pekerjaan proyek, program kerja Dinas PUPR Batu Bara yang sejak dipimpin oleh Muhammad Yunus pada tahun 2019 ini juga belum dapat menjabarkan program kerjanya kepada masyarakat, sehingga kondisi ini sudah seharusnya jadi acuan dan pertimbangan bagi Bupati untuk diganti.

“Sebab Kepala Dinas PUPR itu harus dituntut mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan dan merumuskan upaya penyelesaian kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan,” jelasnya.

Citra juga mengecam hingga akhir pekan Mei ini, sejumlah proyek fisik di Dinas tersebut belum juga ditender.

Dia mempertanyakan buat apa dulu pengesahan APBD Batu Bara tahun 2019 dikebut di akhir November 2018 kalo tidak untuk segera dilaksanakan proses pembangunannya. Namun pada kenyataannya saat memasuki akhir triwulan ke dua, belum juga ada pekerjaaan yang dilelang dari dinas PUPR.

“Saya kira kita tahu itu keterlambatan pembangunan di tahun 2019 ini atas ulah siapa? Dan siapa dalangnya? apa juga itu gunanya ada TBUPP, lebih baik dibubarkan sajalah,” kata Citra Mulyadi Bangun di Gedung DPRD Batu Bara, pada Rabu (29/5/2019).

Menurut Citra, dirinya sejak dari awal tak pernah setuju dengan kehadiran Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) yang dinilainya lebih pada untuk mengintervensi OPD dan mengatur-ngatur program pemerintah, bukan malah mempercepat kerja bupati justru menghambat.

“Saya dari awal mendengar TBUPP ini sudah payah, minta dibubarkan sajalah, apa lagi dipimpin oleh pak Syaiful Safri, kita tau kok kemampuannya itu hanya sebatas mana, bisa kita lihat kok hasilnya kan memang enggak berguna,” ucap politikus PKS ini.

“Kalau mau ada soal kelompok yang memberi masukan (ke Bupati), kan ada Bappeda atau boleh sharing-sharing dengan anggota dewan, langsung menyentuh kok ke aspirasi masyarakat. Itu saja sudah efektif,” lanjutnya.

Citra menganggap TBUPP berperan dalam kesalahan penempatan pejabat pelaksana tugas di dinas PUPR itu karena “teman diskusi” Zahir dalam mengambil keputusan saat ini hanya orang-orang di TBUPP tersebut yang dikepalai oleh Syaiful Safri, dan tak pernah mau mempercayakan sepenuhnya kepada Bappeda dan kepada wakil Bupati.

Menurut Citra, semestinya Zahir bisa mengambil keputusan lebih baik lagi jika membubarkan lembaga itu dan kembali pada perjuangan awal untuk membangun kabupaten Batu Bara bersama wakil Bupati.

“Mudah-mudahan dengan Bupati lebih mempercayakanya kepada wakil nya atau kepada Bappeda dalam perencanaan program, kawan ngobrol Bupati itu akan lebih menyentuh kepada masyarakat,” harap Citra.

“Jangan gara-gara TBUPP ini menjadi pelakor diantara Bupati dengan Bappeda bersama wakil Bupati kita, Makanya sebaiknya tim TBUPP ini harus secepatnya dibubarkan, atau kalau enggak akan berbahaya bagi kita semua,” kata Citra.

“Yang pastinya tanpa TBUPP, kita sudah ada Bappeda Untuk perencanaan, Ada BPKAD untuk penganggaran, kemudian ada BKD Untuk menentukan SDM kita, dan ada inspektorat untuk mengawasi kerja kita, jadi TBUPP ini untuk apa, kami sudah lengkap kok, jadi TBUPP ini siapa,” tutupnya. Berita Batu Bara, Arwan Syahputra

- Advertisement -

Berita Terkini