Oleh: Shohibul Anshor Siregar
MUDANews.com – Orang-orang yang videonya viral dalam kaitan pilkada DKI karena berbuat melawan hokum, tidak boleh dibirkan sama sekali. Kepolisian wajib mengejarnya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pasca geruduk rumah SBY misalnya, tak terdengar apa yang dilakukan. Ada bukti mobil di lokasi, meski plat nomor polisinya palsu misalnya, masih banyak bukti yang bisa menggiring ke pemilik, antara lain nomor rangka dan nomor mesin mobil. Data itu ada di Kepolisian.
Apakah karena dibiarkan dan merasa tak terkendala melakukan berbagai bentuk pelanggaran, Iwan yang tiba-tiba terkenal juga menjadi masalah serius. Jika Kepolisian tidak segera menangkapnya, ketersinggungan banyak pihak teristimewa kalangan yang pernah bekerja dalam korps TNI, bisa semakin memuncak.
Orang kini merasa hukum tak berlaku. Ada Anggota DPRD DKI yang tertangkap tangan dengan tuduhan memobilisasi pemilih dari luar untuk member suara di DKI, tetapi pemberitaan media malah cenderung memosisikannya sebagai korban yang berhak mendapat perlindungan dan menuntut. Begitu juga seorang perempuan berkerudung merah yang dishoot di sebuah TPS masih asyik dan tak segan-segan berkampanye untuk Ahok di TPS itu. Ada juga anak-anak sekolah di bawah umur yang videonya viral, mereka mengaku diberi kesempatan member suara kepada pasangan tertentu.
Tidak boleh dibiarkan. Jika video-video itu melukiskan keadaan sebenarnya, siapa di balik kejadian wajib diminta pertanggungjawaban secara hukum.
Mungkin peragaan demokrasi Indonesia selama ini sudah berhasil melahirkan dan mengukuhkan pemahaman yang aneh dan membuat banyak orang merasa bahwa persengketaan pilkada itu diatur tersendiri oleh ketentuan yang domainnya berbeda. Bukan domain hokum biasa. Pelaku criminal demokrasi boleh berselancar mengangkangi hukum.
Jangan nanti muncul dugaan bahwa mereka-mereka itu benar-benar ditugasi untuk berbuat kecurangan dan apa pun resiko dijamin tak akan kena sanksi apa pun. Ini bahaya besar.
