Mudanews.com Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja di tengah dunia yang kian bergejolak. Hal tersebut disampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang digelar di Jakarta, di hadapan pimpinan Komisi I DPR RI, para duta besar negara sahabat, diplomat senior, akademisi, dan insan pers.(Rabu 13/1/26)
Mengawali pernyataannya, Menlu Sugiono menyoroti tahun politik 2024 sebagai momentum penting bagi Indonesia. Pelaksanaan pemilu terbesar satu hari di dunia yang berlangsung aman, damai, dan tertib dinilai menjadi fondasi kuat bagi stabilitas politik nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian kawasan. Transisi pemerintahan yang berjalan sejuk disebut sebagai modal strategis untuk menghadapi tantangan global ke depan.
Namun, Sugiono mengingatkan bahwa Indonesia tidak kebal terhadap ancaman dunia yang tengah dilanda krisis berlapis atau polycrisis. Konflik bersenjata, rivalitas geopolitik, krisis kemanusiaan di Myanmar, penderitaan pengungsi Rohingya, hingga eskalasi konflik di berbagai kawasan dunia menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kepemimpinan yang matang.
Di tengah situasi tersebut, Menlu menilai solidaritas global justru melemah. Multilateralisme kian kehilangan daya, hukum internasional sering diabaikan, dan reformasi tata kelola global berjalan di tempat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menyeret dunia pada konflik terbuka yang lebih luas. Karena itu, Indonesia berpandangan bahwa menghindari pertikaian dan mencegah konflik sejak dini adalah langkah pertama menuju perdamaian.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa sejarah diplomasi Indonesia selalu menempatkan bangsa ini sebagai pelopor dan jembatan perdamaian, sejak Konferensi Asia Afrika 1955 hingga peran aktif di ASEAN dan Indo-Pasifik. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia diarahkan untuk membangun pemahaman melalui dialog, keterlibatan, dan negosiasi, bukan memperdalam perpecahan.
Dalam konteks global, Sugiono menyoroti langkah strategis Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Keanggotaan tersebut, menurutnya, justru merupakan perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif, bukan penyimpangan. Indonesia dipandang penting oleh dunia internasional untuk menjembatani kepentingan negara berkembang, kawasan Indo-Pasifik, serta mencegah eskalasi rivalitas geoekonomi dan geopolitik.
Indonesia juga menegaskan sikap konsisten dalam membela Palestina. Menlu menyampaikan bahwa ratusan hari kekerasan Israel telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan menciptakan penderitaan kemanusiaan yang tak bisa direduksi menjadi sekadar angka statistik. Indonesia terus mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, solusi dua negara, serta siap berkontribusi dalam misi perdamaian PBB bila mandat internasional ditetapkan.
Di kawasan regional, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas maritim, khususnya di Laut China Selatan, dengan mengedepankan penyelesaian damai, dialog konstruktif, serta kepatuhan pada UNCLOS 1982. Diplomasi perbatasan, penguatan kerja sama pertahanan, dan perlindungan kedaulatan NKRI disebut sebagai mandat konstitusional yang akan terus diperjuangkan.
Menlu Sugiono juga menekankan bahwa peran global tidak akan berarti tanpa ketahanan nasional. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia diarahkan untuk mendukung agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, mulai dari kemandirian pangan dan energi, ketahanan kesehatan, hingga investasi sumber daya manusia melalui program-program strategis nasional.
Menutup pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa diplomasi Indonesia adalah kerja kolektif yang membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk media, DPR, akademisi, diaspora, dan masyarakat internasional. Dengan postur diplomasi yang tangguh, adaptif, dan berani, Indonesia diharapkan mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan disegani dunia**(Redaksi)