MudaNews.com Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” memantik diskusi luas di ruang publik. Di tengah cepatnya arus informasi digital, istilah tersebut segera menjadi simbol baru dalam percakapan politik, khususnya terkait peta kekuatan partai di salah satu provinsi paling strategis secara elektoral.
Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis kuat PDI Perjuangan, bukan hanya secara elektoral, tetapi juga secara ideologis. Sejarah panjang politik nasionalisme kerakyatan membentuk identitas politik wilayah ini. Karena itu, penggunaan metafora “kandang gajah” dibaca banyak pihak sebagai upaya simbolik PSI untuk menantang dominasi politik lama melalui narasi baru yang lebih ringan dan mudah viral.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan respons yang tegas namun terukur. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun partai yang bisa mengklaim suatu wilayah hanya melalui slogan atau simbol politik. Menurutnya, dalam demokrasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, bukan pada metafora yang beredar di media sosial.
Hasto menyatakan bahwa peta politik tidak dibentuk oleh pernyataan sesaat, melainkan oleh kerja politik yang konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik tumbuh dari rekam jejak, keberpihakan kebijakan, serta kedekatan nyata dengan persoalan sosial di akar rumput.
Lebih jauh, Hasto mengingatkan bahwa kompetisi politik seharusnya tidak terjebak pada perebutan simbol, tetapi pada adu gagasan dan kualitas kepemimpinan. Ia menilai bahwa demokrasi akan kehilangan maknanya jika direduksi menjadi sekadar perang istilah yang dangkal dan minim substansi.
Dalam konteks Jawa Tengah, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap memandang rakyat sebagai subjek utama politik. Ia menyebut bahwa selama ini hubungan PDIP dengan masyarakat Jawa Tengah dibangun melalui kerja struktural partai, penguatan ideologi Pancasila, serta program kerakyatan yang berjalan lintas waktu, bukan melalui momentum viral sesaat.
Respons Hasto ini sekaligus menunjukkan posisi PDIP yang memilih jalur konsolidasi internal dibandingkan respons reaktif. Partai, menurutnya, lebih fokus pada kerja nyata, pendidikan politik kader, dan tanggung jawab kebangsaan, termasuk merespons berbagai persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, pernyataan Kaesang tetap menandai masuknya gaya komunikasi politik generasi baru yang lebih cair dan simbolik. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik Indonesia tengah berada pada persimpangan antara kedalaman ideologis dan kecepatan komunikasi digital.
Pada akhirnya, polemik “kandang gajah” menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, simbol boleh berganti dan narasi bisa berubah, tetapi legitimasi politik hanya lahir dari rakyat. Seperti ditegaskan Hasto, kekuasaan sejati tidak ditentukan oleh siapa yang paling viral, melainkan oleh siapa yang paling dipercaya.***(Red)