Mudanews.com Editorial | Tanggal 10 Januari 2026 menjadi penanda penting bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Di usia ke-53, partai ini tidak sekadar merayakan usia, melainkan meneguhkan kembali jejak panjang perjuangan politik yang lahir dari tekanan kekuasaan, konflik internal, hingga ujian pengkhianatan di tengah kekuasaan.
Sejarah PDI Perjuangan berakar pada fusi paksa partai-partai nasionalis dan keagamaan oleh rezim Orde Baru pada 1973. Fusi tersebut bukan hasil konsensus demokratis, melainkan rekayasa kekuasaan untuk menyederhanakan sistem politik dan mengendalikan oposisi. Dari rahim fusi itulah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) lahir—dalam posisi lemah, tertekan, dan diawasi ketat negara.
Kemunculan Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral PDI menjadi titik balik yang tidak dikehendaki Orde Baru. Megawati bukan hanya simbol trah Bung Karno, tetapi juga representasi perlawanan diam terhadap politik penyeragaman. Ketika Megawati terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PDI pada 1993, rezim merespons dengan intervensi brutal yang berpuncak pada Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli)—penyerbuan kantor DPP PDI yang hingga kini menjadi luka sejarah demokrasi Indonesia.
Reformasi 1998 membuka jalan baru. PDI Perjuangan tampil sebagai kekuatan utama politik nasional dan memenangkan Pemilu 1999. Namun, kemenangan di parlemen tidak berbanding lurus dengan akses kekuasaan eksekutif. Megawati kembali dijegal oleh kompromi elite yang dikenal sebagai Poros Tengah, menandai ironi awal demokrasi pasca-Orde Baru: suara rakyat dapat dikalahkan oleh kalkulasi politik elite.
Meski demikian, PDI Perjuangan tetap memainkan peran kunci dalam konsolidasi demokrasi. Di era reformasi, partai ini konsisten mengusung agenda nasionalisme kerakyatan, pluralisme, serta keberpihakan pada wong cilik—meski tidak lepas dari dinamika internal dan tantangan pragmatisme politik.
Ujian besar kembali datang ketika Joko Widodo—kader yang diusung dan dibesarkan PDI Perjuangan—memilih jalan politik berbeda. Manuver politik Jokowi dan keluarganya yang berujung pada pembentukan dinasti kekuasaan dipandang banyak kalangan sebagai pengkhianatan terhadap nilai, etika, dan garis ideologis PDI Perjuangan. Dalam situasi ini, PDIP memilih posisi tidak populer: berdiri di luar kekuasaan demi menjaga marwah partai dan demokrasi.
Di luar panggung elektoral, PDI Perjuangan menunjukkan wajah lain politik: politik kemanusiaan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA), partai ini secara konsisten hadir di lokasi-lokasi bencana. Akhir 2025, ketika banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, struktur PDIP dan BAGUNA bergerak cepat memberikan bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan warga terdampak.
Di Aceh dan Sumatera Barat—daerah yang secara historis bukan basis elektoral utama—kehadiran PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan tidak ditentukan oleh peta suara. Begitu pula di Sumatera Utara, respon cepat PDIP saat bencana menjadi bukti bahwa partai politik masih dapat menjalankan fungsi sosial di luar siklus pemilu.
Pada usia 53 tahun, PDI Perjuangan berdiri sebagai partai dengan memori sejarah paling lengkap tentang represi, kemenangan, pengkhianatan, dan konsistensi. Tantangan ke depan tidak ringan: menjaga ideologi di tengah politik transaksional, memperkuat kaderisasi, dan mengembalikan kepercayaan publik pada politik yang bermoral.
Sejarah PDI Perjuangan mengajarkan satu hal penting: kekuasaan bisa datang dan pergi, tetapi keberpihakan pada rakyatlah yang menentukan apakah sebuah partai layak dikenang atau ditinggalkan zaman.**(Redaksi)