Mudanews.com Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa partainya akan terus memperkuat respons kebencanaan nasional di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Dalam arahannya kepada jajaran pengurus DPD dan DPC di seluruh Indonesia, Risma menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak boleh kehilangan kecepatan dan ketepatan dalam menghadapi situasi darurat yang menyangkut keselamatan rakyat.
Risma menyampaikan peringatan keras bahwa penanganan kebencanaan membutuhkan kehadiran negara yang sigap, berkoordinasi, dan berpihak kepada warga korban tanpa diskriminasi politik. Ia menegaskan bahwa ketika birokrasi lambat atau terjebak formalitas, struktur partai harus turun memberikan solusi cepat.
“Ketika rakyat menghadapi banjir, longsor, atau kehilangan tempat tinggal, yang mereka butuhkan bukan seremonial. Mereka butuh tangan yang bekerja, bukan janji. Di situlah PDI Perjuangan hadir,” tegas Risma dalam rapat koordinasi nasional Bidang Kebencanaan.
Risma: Mitigasi Tidak Bisa Menunggu Agenda Politik
Dalam pernyataannya, Risma menyentil secara halus kondisi politik nasional yang sering membuat isu kebencanaan masuk ke ruang perdebatan, alih-alih menjadi prioritas tindakan. Ia menyebut mitigasi dan respons kebencanaan harus berada di atas kepentingan politik sesaat.
Menurutnya, tindakan cepat di lapangan adalah bukti komitmen ideologis PDI Perjuangan terhadap prinsip kemanusiaan dan nasionalisme kerakyatan. Risma menyebut bahwa penanganan bencana adalah fondasi dari kehadiran negara yang sesungguhnya.
“Mitigasi bukan bisa menunggu rapat elite. Kalau air sudah naik, kalau tanah sudah ambruk, kalau ribuan warga sudah mengungsi, yang bergerak haruslah mereka yang punya hati,” ujarnya.
Instruksi Nasional: Logistik Bergerak, Dapur Umum Wajib Siaga
Risma menginstruksikan seluruh struktur partai untuk menyiapkan dapur umum mobile, pos kesehatan, dan pendataan wilayah rawan secara real-time. Ia menekankan bahwa bantuan tidak boleh menumpuk di gudang atau sekadar menjadi tontonan kamera.
“Logistik harus bergerak, bukan ditumpuk. Makanan harus dikejar sampai titik-titik blank spot yang sulit diakses. Kalau jalurnya putus, kita cari jalan lain. Kalau jembatan runtuh, kita cari tenaga bantu,” ungkapnya.
Bidang Kebencanaan PDI Perjuangan kini membangun mekanisme pemantauan yang terpusat agar laporan dari daerah bisa ditindaklanjuti dalam hitungan jam, bukan hari. Pendekatan ini, kata Risma, merupakan ciri partai yang mengutamakan rakyat.
Sentilan Politik: “Jangan Sampai Rakyat Merasa Sendiri”
Dalam kesempatan itu, Risma menyinggung bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah dan pusat sering kali lamban dalam menetapkan status bencana, yang pada akhirnya memperlambat mobilisasi bantuan. Tanpa menyebut nama, Risma menekankan bahwa partai tidak boleh menutup mata terhadap kelambanan tersebut.
“Rakyat tidak boleh merasa sendirian. Kalau negara lambat mengambil keputusan, partai harus hadir lebih dulu,” katanya.
Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal politik bahwa PDI Perjuangan hendak membangun diferensiasi yang jelas dalam isu kebencanaan: berpihak pada rakyat sekaligus mengkritisi kelalaian institusi negara tanpa harus berkonfrontasi terbuka.
Prioritas: Anak, Lansia, dan Warga Rentan sebagai Fokus Intervensi
Risma juga menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak hanya mengurus soal logistik, tetapi juga memastikan warga rentan mendapat perlindungan khusus. Ia menugaskan kader di daerah untuk melakukan pendampingan psikososial, terutama bagi korban yang kehilangan anggota keluarga atau mengalami trauma berat.
“Kerja besar kita bukan hanya memberi makan, tapi memulihkan harapan,” ujarnya.
PDI Perjuangan Ingin Jadi Garda Depan Kemanusiaan
Risma menutup arahannya dengan menegaskan bahwa kerja kebencanaan bukan alat pencitraan politik, melainkan bagian dari jati diri PDI Perjuangan sebagai partai yang menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.
“Bagi kami, politik itu bukan kekuasaan. Politik adalah keberpihakan. Dan keberpihakan itu diuji justru pada saat rakyat berduka.”
Dengan arahan itu, PDI Perjuangan melalui Risma kini memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik yang ingin memastikan negara tidak absen dalam situasi darurat, sekaligus mempertegas perannya sebagai penjaga kepentingan rakyat dalam berbagai krisis kemanusiaan.***(Red)