Mudanews.com Jakarta – Krisis kemanusiaan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra kian mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan per 5 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia telah menembus 867 jiwa, sementara ribuan lainnya masih terisolasi tanpa akses bantuan yang memadai. Namun hingga Sabtu (6/12/2025), pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai Bencana Nasional.
Surat Terbuka dari Moscow untuk Presiden Prabowo
Di tengah kondisi darurat tersebut, Guru Besar Hubungan Internasional St Petersburg State University, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat ini ia titipkan melalui rekannya di Indonesia, Saiful Huda Ems, karena saat ini ia sedang berada di Moscow.
Prof. Connie menegaskan keprihatinannya terhadap tragedi ekologis dan kemanusiaan yang melanda Aceh, Gayo, hingga kawasan Sibolga. Ia menyoroti ribuan warga yang masih terjebak akibat putusnya jembatan, jalan, dan fasilitas vital lainnya.
“Setiap Jam Keterlambatan Berarti Nyawa”
Dalam suratnya, Prof. Connie memperingatkan bahwa waktu adalah musuh utama dalam operasi kemanusiaan.
“Setiap jam keterlambatan berarti risiko meningkatnya korban jiwa, penyebaran penyakit, kerusakan ekologis permanen, dan hilangnya masa depan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.”
Ia menegaskan tidak ada alasan politik, administratif, atau ekonomi yang dapat lebih tinggi nilainya daripada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.
Desakan Penetapan Bencana Nasional
Prof. Connie menilai negara harus hadir lebih kuat dalam situasi ini. Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status Bencana Nasional untuk mempercepat mobilisasi bantuan.
“Penetapan ini bukan pengakuan kelemahan negara, tetapi penguatan kapasitas negara untuk melindungi warga.”
Menurutnya, status tersebut akan membuka ruang komando yang lebih besar bagi pemerintah, memudahkan pengerahan logistik, dan mempercepat operasi penanganan di lapangan.
Dukungan Bantuan Internasional Tanpa Mengorbankan Kedaulatan
Surat itu juga menyinggung pentingnya membuka pintu bagi bantuan internasional. Prof. Connie menegaskan bahwa dukungan global tidak mengurangi kedaulatan Indonesia.
“Bantuan internasional harus tetap berada di bawah koordinasi negara. Pembukaan akses justru menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang humanis dan visioner.”
Ia mengingatkan bahwa penundaan pembukaan akses bantuan justru dapat memperbesar potensi korban jiwa dan merusak lingkungan secara permanen.
Lima Permohonan Mendesak kepada Presiden
Dalam surat tersebut, Prof. Connie secara resmi memohon Presiden Prabowo agar segera mengambil lima langkah cepat:
1. Menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah terdampak.
2. Memberikan lampu hijau bagi bantuan internasional yang bersifat kemanusiaan.
3. Memberi mandat penuh kepada TNI–Polri untuk operasi penyelamatan darat, laut, dan udara.
4. Membentuk pusat komando terpadu yang menggerakkan seluruh unsur negara.
5. Mengutamakan keselamatan rakyat sebagai prioritas absolut.
Seruan Moral di Tengah Krisis Nasional
Prof. Connie menegaskan bahwa surat itu bukanlah bentuk kritik, melainkan panggilan moral bagi negara untuk hadir sepenuhnya di tengah rakyat.
“Ini adalah ajakan agar negara hadir secara maksimal di saat rakyat membutuhkan negara lebih dari sebelumnya.”
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki keberanian moral dan kapasitas kepemimpinan untuk mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan nyawa dan menjaga masa depan ekologis Sumatra—wilayah yang ia sebut sebagai “pilar penting peradaban Indonesia.”
Kesimpulan
Surat terbuka Prof. Connie menjadi salah satu suara paling lantang dan berpengaruh dalam mendorong percepatan penanganan bencana Sumatra. Di tengah situasi yang terus memburuk, seruan ini menjadi pengingat bahwa negara harus bergerak secepat mungkin sebelum krisis berubah menjadi tragedi yang lebih besar.**(Red)