Mudanews.com Jakarta – Gelombang kritik publik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya berujung pada langkah tegas Partai Gerindra. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan setelah ia terbukti berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayah yang ia pimpin sedang porak-poranda dihantam banjir dan longsor.
Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. Sugiono menilai tindakan Mirwan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya berada di tengah rakyat ketika daerahnya dalam keadaan darurat.
“DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono.
Banjir Meluas, Bupati Hilang dari Locus Bencana
Sebelum kontroversinya mencuat, Mirwan pada 27 November 2025 telah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat akibat banjir dan longsor. Surat itu meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan bencana di Aceh Selatan yang terdampak di 11 kecamatan.
Ironisnya, hanya beberapa hari setelah surat itu diterbitkan, foto dan video Mirwan bersama keluarga di bandara menjelang keberangkatan umrah beredar luas di media sosial. Publik mengecam keras keputusan tersebut, menilai sang bupati meninggalkan warganya pada saat paling membutuhkan.
Sejumlah tokoh di Aceh juga angkat suara, termasuk pihak Pemerintah Aceh yang mengaku telah mengeluarkan surat penolakan atas izin keberangkatan Mirwan. Namun Mirwan berdalih surat itu baru sampai ke Pemkab Aceh Selatan ketika ia sudah tiba di Mekkah.
Mirwan Bersikukuh: “Ini Nazar Pribadi, Situasi Sudah Terkendali”
Menanggapi sorotan yang meluas, Mirwan MS menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan nazar pribadi yang sudah lama direncanakan. Ia mengklaim telah mengecek kondisi daerah sebelum berangkat.
“Situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya,” tulis Mirwan dalam keterangan resminya.
“Seluruh OPD telah saya instruksikan bekerja sesuai prosedur dan tetap siaga di posko bencana.”
Mirwan juga menyebut bahwa padamnya listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi menyebabkan miskomunikasi terkait surat penolakan dari Pemerintah Aceh.
Namun penjelasan itu tidak cukup meredam kritik. Media nasional menyoroti ketidakhadiran seorang bupati saat warganya mengalami dampak banjir yang menewaskan dan mengungsikan ribuan orang. Pengamat menyebut tindakan Mirwan sebagai “kelalaian moral” dan bentuk bad leadership.
Gerindra Ambil Sikap: Menyelamatkan Citra Partai
Partai Gerindra bergerak cepat. Sumber internal partai menyebut pencopotan Mirwan adalah bentuk disiplin politik sekaligus penegasan bahwa partai tidak mentolerir pimpinan daerah yang mengabaikan tugas publik.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga citra Gerindra di tengah maraknya perhatian publik terhadap kinerja kepala daerah pada saat krisis.
Penanganan Banjir Tetap Berjalan, Tapi Sorotan Tak Mereda
Meski Mirwan memastikan penanganan banjir tetap beroperasi di bawah komando BPBD dan OPD terkait, publik menilai kehadiran simbolik seorang pemimpin di lapangan sangat penting dalam kondisi bencana.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana keputusan pribadi seorang pejabat dapat berimplikasi besar terhadap persepsi publik, stabilitas politik lokal, hingga sikap partai.**(Red)