Mudanews,com Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden yang diumumkan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Bersama Soeharto, beberapa tokoh lain juga memperoleh gelar yang sama, termasuk sejumlah figur dari kalangan militer dan sipil.
Penetapan ini menutup wacana panjang yang selama bertahun-tahun menimbulkan perdebatan publik, antara penghargaan atas jasa besar Soeharto dalam pembangunan dan stabilitas nasional, serta luka sejarah yang ditinggalkan masa Orde Baru.
Keluarga Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas penghargaan tersebut. Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), menyebut keputusan itu sebagai “bentuk pengakuan negara terhadap jasa Bapak Pembangunan.”
Namun di balik ucapan syukur itu, sejumlah kalangan menilai keputusan ini memerlukan refleksi mendalam agar bangsa tidak kehilangan kejujuran dalam membaca sejarahnya sendiri.
BEM PTNU Se-Nusantara: Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan
Dukungan terhadap langkah Presiden datang dari Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap dua tokoh besar bangsa — Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
BEM PTNU menyebut, Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional karena peran besar dalam membangun ketahanan ekonomi, stabilitas politik, dan kemandirian pangan, sementara Gus Dur dinilai memperjuangkan kebebasan, pluralisme, dan kemanusiaan yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.
“Soeharto berjasa dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan nasional, sedangkan Gus Dur menghidupkan kembali semangat kemanusiaan dan demokrasi. Keduanya adalah figur yang memberi warna besar bagi perjalanan bangsa,” ujar Rifqi dalam keterangan resminya.
Menurutnya, penilaian terhadap pahlawan tidak boleh hanya didasarkan pada kesalahan masa lalu, tetapi juga harus proporsional dalam melihat jasa dan kontribusi yang telah ditinggalkan.
“Jika pahlawan harus benar-benar bersih tanpa cela, maka hampir tak ada tokoh besar yang bisa disebut pahlawan. Sejarah dunia pun mencatat, setiap pemimpin besar pasti memiliki sisi gelap. Tapi bangsa yang dewasa adalah bangsa yang menghargai jasa pendahulunya tanpa kehilangan daya kritis,” tambah Rifqi.
BEM PTNU juga menilai, keputusan Presiden Prabowo untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan perlu dimaknai sebagai momentum rekonsiliasi nasional.
“Dengan menghargai para pemimpin masa lalu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi belajar untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa dan beradab,” ujarnya.
Gus Mus: Jangan Lupakan Luka dalam Menghormati Jasa
Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), ulama kharismatik asal Rembang. Ia menilai, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu diiringi dengan kejujuran sejarah dan empati terhadap korban masa Orde Baru.
Menurut Gus Mus, penghargaan terhadap seseorang yang pernah berkuasa harus ditempatkan dalam konteks moral bangsa — bukan sekadar formalitas negara.
“Kalau kita bicara pahlawan, jangan hanya karena jasanya besar, tapi juga harus jujur melihat luka yang ditinggalkan. Banyak rakyat kecil dan mahasiswa yang jadi korban di masa itu,” kata Gus Mus dalam pengajian kebangsaan di Rembang.
Ia menegaskan, bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan masa lalunya, tetapi bangsa yang berani mengakui dan belajar dari kesalahan sejarahnya.
“Menghormati jasa boleh, tapi jangan menutupi luka. Kalau memberi gelar pahlawan, beri juga ruang bagi mereka yang terluka untuk bicara, agar sejarah kita utuh dan adil,” tegasnya.
Gus Mus mengingatkan agar gelar pahlawan tidak berubah menjadi upaya menghapus jejak penderitaan rakyat, melainkan menjadi sarana refleksi agar kekuasaan tidak lagi disalahgunakan.
“Pahlawan sejati bukan hanya yang membangun gedung dan jalan, tapi yang menegakkan keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Refleksi Nasional dan Kematangan Sejarah
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menandai pergeseran besar dalam cara negara memandang sejarah politiknya sendiri. Selama lebih dari dua dekade, nama Soeharto lekat dengan dua wajah: pembangunan yang pesat dan represi politik yang meninggalkan trauma mendalam.
Sebagian kalangan menilai, langkah Presiden Prabowo merupakan bentuk rekonsiliasi simbolik — mengakui jasa besar Soeharto tanpa menutup kemungkinan evaluasi terhadap sisi gelap pemerintahannya.
Namun, sebagaimana disampaikan Gus Mus, bangsa ini tetap membutuhkan ingatan kritis agar penghargaan tidak berubah menjadi pemutihan sejarah.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan, tapi bangsa yang berani mengakui,” ucap Gus Mus.
Di sisi lain, dukungan dari kalangan muda Nahdliyin seperti BEM PTNU menunjukkan adanya semangat generasi baru untuk menatap sejarah dengan sikap lebih terbuka dan bijak. Mereka menilai penghargaan terhadap tokoh masa lalu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan, asalkan tidak menutup ruang evaluasi moral.
Kini, setelah keputusan itu resmi ditandatangani, Soeharto akan dikenang secara resmi dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia — berdampingan dengan tokoh reformasi yang dulu mengakhiri pemerintahannya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sebuah ironi sejarah yang sekaligus menjadi ujian kedewasaan bangsa:
mampukah Indonesia menghormati jasa tanpa melupakan luka? (Red)