MUDANEWS.COM, Medan, 7 November 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melalui Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik mendesak Pemerintah Kota Medan agar bersikap terbuka dan akuntabel dalam setiap proses pengelolaan proyek pembangunan. Desakan ini disampaikan menyusul laporan Himpunan Sarjana Hukum (HSH) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang menyinggung dugaan adanya praktik “godfather proyek” di lingkungan Pemko Medan.
Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan, Ilham Panggabean, menilai dugaan tersebut merupakan sinyal serius adanya erosi terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.
“Jika benar terdapat aktor non-formal yang mengatur arah proyek pemerintahan, maka itu bentuk pelecehan terhadap sistem birokrasi yang seharusnya bekerja atas dasar transparansi dan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegas Ilham dalam keterangannya, Jumat (7/11).
Ia menambahkan, gejala seperti itu tidak boleh dianggap remeh karena dapat melahirkan budaya oligarki di tingkat lokal. “Ketika kebijakan publik mulai dikendalikan oleh segelintir orang di luar mekanisme resmi, demokrasi kita sedang dalam bahaya,” ujarnya.
HMI juga menyoroti kabar adanya tekanan terhadap sejumlah media lokal sebagaimana disebut dalam laporan HSH. Menurut Ilham, kebebasan pers adalah pilar penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah.
“Jika ada upaya membungkam media demi menutup ekspos terhadap dugaan penyimpangan, itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan hak masyarakat atas informasi,” tandasnya.
Sebagai organisasi kader umat dan bangsa, HMI Cabang Medan menegaskan bahwa Pemko Medan tidak boleh berdiam diri. Pemerintah kota, kata Ilham, justru harus menjadi pihak yang paling proaktif membuka data, menjelaskan duduk persoalan, dan memastikan setiap proyek berjalan sesuai prinsip good governance.
“Wali Kota Medan perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi. Diam dalam situasi seperti ini justru memperdalam kecurigaan publik,” ujarnya.
HMI juga mendorong Kemendagri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan masyarakat sipil dengan langkah investigatif yang terbuka dan profesional.
“Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tunduk pada jaringan kepentingan elitis,” tambahnya.
Ilham menutup pernyataannya dengan menyerukan konsolidasi seluruh elemen masyarakat sipil di Medan untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Demokrasi hanya berarti jika dijaga dengan keberanian dan integritas. Kita tidak boleh membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol rakyat,” pungkasnya.