OPD Mangkir dari RDP, Lailatul Badri: Ini Bentuk Ketidakdisiplinan ASN Pemko Medan

Ket: Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menyampaikan kritik keras terhadap ketidakhadiran sejumlah OPD Pemko Medan dalam RDP di gedung DPRD Medan, Selasa (28/10/2025).(Dok.Tim/ ist)

Medan, Mudanews.com — Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, melayangkan kritik keras terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dinilai tidak menghargai lembaga legislatif. Hal itu disampaikan menyusul ketidakhadiran perwakilan Dinas Perkimcikataru, Dinas SDABMBK, dan DPMPTSP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan, Selasa (28/10).

RDP yang dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB itu membahas dua persoalan penting, yakni penanganan banjir dan maraknya bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan. Namun hingga pukul 11.00 WIB, perwakilan tiga dinas tersebut belum juga hadir.

Kondisi ini memicu kekecewaan anggota dewan. Lailatul Badri, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan, menilai ketidakhadiran para ASN dari OPD terkait merupakan bentuk ketidakdisiplinan dan pelecehan terhadap lembaga DPRD.

“Ini sama saja OPD tidak menghargai kita dan para undangan yang sudah hadir. Kita sudah menunggu satu setengah jam, tapi tak ada tanda-tanda kehadiran dari Dinas SDABMBK, Perkimcikataru, dan DPMPTSP. Kami minta Wali Kota Medan memberikan sanksi disiplin,” tegas Lailatul.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan seluruh ASN Pemko Medan agar menjunjung tinggi etika dan disiplin kerja. Menurutnya, ketepatan waktu dalam menjalankan tugas merupakan bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap publik.

“Ke depan, sebelum waktu yang ditentukan, semua undangan termasuk OPD harus sudah hadir. Disiplin kerja harus ditegakkan,” ujarnya dengan nada tegas.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak langsung memerintahkan staf komisi Erni Siregar untuk membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota Medan. Surat tersebut berisi permintaan agar dilakukan teguran serta pembinaan terhadap ASN yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi DPRD.

“Kami minta Wali Kota melalui Inspektorat memberikan sanksi. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut wibawa lembaga dan tanggung jawab moral sebagai aparatur negara,” ujar Paul menegaskan.

RDP tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Medan serta perwakilan warga yang ingin menyampaikan aspirasi terkait banjir dan maraknya bangunan tanpa izin di beberapa wilayah kota. Namun agenda diskusi sempat tertunda akibat ketidakhadiran perwakilan OPD yang diharapkan memberikan penjelasan teknis.(*)