MUDANEWS.COM, Pematangsiantar – Forum Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum (P3H) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Medan pada Jumat siang, (10/10/2025).
Massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa dan aktivis ini menuntut Walikota Medan serta Ketua DPRD Medan untuk segera mengevaluasi Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan. P3h menilai ketetapan nomor: 900.1.13.2/02.Pansel-PUD2025 yang dikeluarkan panitia seleksi tidak berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 57, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 35, dan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 34.
Aksi ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal, karena massa menuding adanya pelanggaran hukum serius dalam proses seleksi. Menurut mereka, persyaratan yang dipaksakan oleh panitia seleksi sarat dengan indikasi kepentingan pribadi dan golongan.
“Kami melihat ada upaya untuk menjegal dan sekaligus meloloskan pihak tertentu,” teriak salah satu orator aksi dengan pengeras suara.
Tuduhan tersebut diperkuat dengan adanya indikasi bahwa mekanisme seleksi tidak transparan serta tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas publik
Ketegangan memuncak ketika Ketua Umum P3h, Ilham Panggabean, menyampaikan sanggahan keras terhadap pernyataan perwakilan Pemko Medan yang hadir di lokasi. Staf Perekonomian Pemko Medan sempat menyatakan bahwa mekanisme seleksi sudah sesuai aturan, namun langsung dibantah oleh Ilham dengan menunjukkan dokumen setebal tiga jilid yang berisi rujukan pasal-pasal dari PP, Permendagri, hingga Perda. Sontak, massa aksi pun bersorak mendukung sanggahan tersebut dan mendesak Pemko Medan untuk memberikan jawaban konkret
Namun, bukannya memberikan penjelasan lebih lanjut, perwakilan Pemko Medan justru memilih meninggalkan lokasi aksi setelah suasana semakin panas. Tindakan itu memicu amarah massa yang menilai pemerintah tidak serius dalam menanggapi persoalan yang mereka suarakan. Dorong-dorongan sempat terjadi di depan gerbang kantor Walikota Medan, sehingga suasana makin ricuh meski berhasil diredam aparat kepolisian yang berjaga
Sebagai bentuk konsistensi perjuangan, P3H menegaskan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pada hari Senin mendatang di depan Kantor Walikota dan DPRD Medan.
Mereka menuntut agar seluruh proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan segera dievaluasi secara menyeluruh, serta meminta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang.
P3H berkomitmen akan terus mengawal permasalahan ini hingga pemerintah benar-benar menegakkan keadilan dan menghentikan praktik yang mereka nilai sarat kepentingan pribadi dan golongan.