MUDANEWS.COM, Medan – Penulis: Ilham Panggabean, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan
Sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025, jutaan rakyat turun ke jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Aksi ini adalah bukti nyata bahwa kesabaran rakyat telah habis. Lembaga legislatif dan eksekutif yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru sibuk mengurus kepentingan golongan mereka sendiri. Ketika DPR menaikkan tunjangan, rakyat justru bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang melambung dan kondisi ekonomi yang semakin sulit
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan di tengah aksi adalah tanda paling kelam dari represi negara. Aparat yang seharusnya melindungi justru menebar teror dan kekerasan. Hingga kini, sudah banyak korban jiwa, ratusan luka-luka, dan lebih dari seribu orang ditangkap. Fakta ini menunjukkan bahwa negara lebih memilih membungkam suara rakyat ketimbang mendengarnya
Kondisi ini lahir karena hari ini tidak ada oposisi yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Eksekutif dan legislatif berjalan mesra, berkoalisi untuk mengamankan kepentingan oligarki. Pengawasan tidak berjalan, kebijakan publik tidak berpihak, dan rakyat dibiarkan menderita. Demokrasi tanpa oposisi bukanlah demokrasi, melainkan jalan menuju otoritarianisme terselubung
Oleh karena itu, rakyat telah menyatukan diri dalam 25 Tuntutan Rakyat (17+8) yang lahir dari jeritan hati masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan kaum miskin kota. Tujuh belas tuntutan jangka pendek harus segera dipenuhi paling lambat 5 September, sementara delapan tuntutan jangka panjang wajib diwujudkan hingga 31 Agustus 2026. Ini bukan permintaan kosong, melainkan perintah rakyat kepada wakilnya di parlemen dan pemimpinnya di pemerintahan
Isi tuntutan itu jelas: tarik TNI dari ranah sipil, hentikan kekerasan aparat, bebaskan semua demonstran, bentuk tim investigasi independen atas korban, batalkan kenaikan fasilitas DPR, buka transparansi anggaran, dan lakukan reformasi mendasar di tubuh parlemen. Agenda jangka panjangnya menuntut audit menyeluruh DPR, pembenahan sistem ekonomi, perlindungan buruh, serta penguatan lembaga HAM
Rakyat sudah memberi batas waktu dan jalan keluar. Jika DPR dan Presiden memilih untuk menutup telinga, maka mereka sedang mengkhianati konstitusi dan mandat rakyat. Jangan sekali-kali menganggap tuntutan ini sekadar retorika. Karena bila negara terus membiarkan, maka rakyat akan menuntut dengan cara yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih serius
HMI Cabang Medan sebagai Representasi suara masyarakat menegaskan:
• 25 Tuntutan Rakyat adalah harga mati.
• DPR dan Presiden tidak boleh menunda, memanipulasi, atau mengabaikan suara rakyat
Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang bersembunyi di balik kursi kekuasaan.