Oleh : Anton Christanto Pemerhati dan Pengamat Sosial Politik di Boyolali
Pendahuluan: Drama Baru dari Gedung Kaca
Mudanews.com OPINI – Di tengah hiruk-pikuk politik pasca-Pemilu 2024, publik dikejutkan oleh berita penonaktifan sejumlah nama populer dari keanggotaan DPR dan partai politik mereka. Nama-nama itu tidak asing: Eko Patrio, komedian sekaligus politisi senior dari PAN; Uya Kuya, artis dan pesohor media sosial yang baru merintis karier politiknya; Ahmad Sahroni, “crazy rich” Tanjung Priok yang dikenal flamboyan dari Partai NasDem; serta Nafa Urbach, artis sekaligus politisi perempuan yang sempat jadi sorotan dalam beberapa isu sosial.
Keempat nama ini bukan sekadar figur hiburan. Mereka adalah simbol keterlibatan selebritas dalam politik, representasi gaya baru partai-partai dalam merebut simpati rakyat, serta wajah demokrasi Indonesia yang semakin “populis” dan media-driven. Tetapi mengapa justru mereka yang dinonaktifkan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar partai politik? Dan bagaimana implikasinya terhadap demokrasi kita yang masih mencari arah?
Tulisan ini mencoba menguraikan secara mendalam, dengan gaya laporan investigasi, tentang latar belakang, motif, proses, hingga dampak penonaktifan ini.
*******
Bab I: Selebritas di Senayan — Antara Popularitas dan Politik
1.1. Fenomena Artis Masuk Politik
Sejak reformasi 1998, politik Indonesia kerap dihiasi oleh masuknya artis ke dunia politik. Dari Rhoma Irama, Nurul Arifin, Rano Karno, hingga Krisdayanti, hampir semua partai memanfaatkan “daya tarik selebritas” untuk mendulang suara. Alasannya sederhana: popularitas artis jauh melampaui politisi konvensional, terutama di kalangan pemilih muda dan menengah bawah yang lebih mengenal wajah-wajah TV daripada aktivis politik.
Eko Patrio adalah salah satu contoh paling sukses. Ia bukan hanya “artis tempelan” di partai, tetapi benar-benar menjelma menjadi kader yang aktif di PAN, bahkan menduduki kursi DPR RI selama beberapa periode. Hal serupa diharapkan PAN dari Uya Kuya — seorang artis reality show dan YouTuber dengan jutaan pengikut.
Sementara itu, NasDem punya strategi serupa. Ahmad Sahroni dikenal sebagai pengusaha sukses, dekat dengan Surya Paloh, dan aktif menggalang citra “anak Priok sukses” yang merakyat. Nafa Urbach, di sisi lain, dipandang mampu mewakili suara perempuan dan kelas menengah Kristen di Jawa Tengah.
1.2. Politik Popularitas vs Politik Kompetensi
Namun, fenomena artis masuk politik sering menimbulkan dilema. Popularitas tidak otomatis berbanding lurus dengan kompetensi. Di DPR, kehadiran artis kerap dipandang sekadar “pemanis” yang jarang menyumbang substansi legislasi. Publik mulai mempertanyakan: apakah kursi parlemen dijadikan panggung baru untuk mencari sorotan, atau benar-benar dijalani dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat?
Inilah yang kelak menjadi salah satu pemicu konflik internal: partai mulai menghitung, apakah artis-artis ini memberi “value” nyata atau justru menjadi beban?
Bab II: Kronologi Penonaktifan
2.1. Sinyal Awal dari PAN
Awal Agustus 2025, kabar mengejutkan datang dari internal PAN. Dua nama artis mereka, Eko Patrio dan Uya Kuya, dinonaktifkan dari keanggotaan aktif partai. Sumber internal PAN menyebut alasan “penataan organisasi dan evaluasi kontribusi kader”. Namun rumor yang beredar jauh lebih berwarna:
Eko Patrio dianggap terlalu sering berseberangan dengan keputusan elite PAN, terutama soal arah koalisi pasca-Pemilu 2024.
Uya Kuya dituding lebih sibuk mengurus konten media sosial daripada bekerja di dapil atau di Senayan.
PAN mencoba membungkus isu ini dengan bahasa diplomatis. Tetapi publik terlanjur menafsirkan bahwa ada perebutan pengaruh di internal PAN, terutama menjelang persiapan Pemilu 2029.
2.2. NasDem Menyusul
Tak lama berselang, Partai NasDem mengumumkan hal serupa. Dua nama populer mereka, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, “dinonaktifkan” dari struktur aktif partai.
Sahroni, yang selama ini dikenal dekat dengan Surya Paloh, kabarnya terlibat friksi internal dengan faksi-faksi lain. Ada yang menilai gaya hidup glamornya makin sulit dikendalikan, sementara citra partai ingin dibersihkan dari kesan hedonisme. Nafa Urbach, di sisi lain, disebut kurang memberikan kontribusi signifikan di lapangan.
Sumber anonim di NasDem menyebut penonaktifan ini “bagian dari konsolidasi partai menghadapi tahun-tahun sulit pasca Pemilu 2024”.
2.3. Dampak Guncangan Politik
Berita penonaktifan empat nama ini menjadi viral. Media mainstream dan media sosial berlomba-lomba mengulas. Publik pun terbelah: ada yang menganggap wajar, karena politik seharusnya bukan ajang selebritas. Ada pula yang melihat ini sebagai bentuk otoritarianisme partai yang tak memberi ruang bagi kader untuk berbeda pendapat.
Bab III: Motif di Balik Layar
3.1. Konsolidasi Menjelang 2029
Partai politik saat ini sudah mulai memikirkan Pemilu 2029. Konsolidasi internal menjadi prioritas. Nama-nama yang dianggap “berisiko” atau “tidak sejalan” mulai disingkirkan sejak dini. Dalam logika partai, lebih baik memotong masalah sekarang daripada menanggung kerugian di kemudian hari.
3.2. Konflik Ideologis atau Pragmatis?
Apakah penonaktifan ini murni soal ideologi? Tidak sepenuhnya. Justru lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis: elektabilitas, loyalitas, dan kontribusi finansial.
Eko Patrio disebut tidak lagi sejalan dengan strategi politik PAN yang semakin condong ke arah pragmatis dan transaksional.
Uya Kuya dinilai lebih cocok jadi influencer politik daripada politisi profesional.
Ahmad Sahroni dituding berambisi terlalu besar, sehingga mengancam keseimbangan internal NasDem.
Nafa Urbach dianggap tidak memiliki basis massa yang jelas.
3.3. Isu “Politik Bersih” vs Kenyataan
Baik PAN maupun NasDem ingin membangun citra sebagai partai modern, bersih, dan profesional. Namun realitas di lapangan berbeda. Penonaktifan artis-artis ini justru menunjukkan bahwa partai masih lebih sibuk mengurus “siapa yang dapat panggung” daripada “apa yang diperjuangkan”.
Bab IV: Analisis Hukum dan Etika Politik
4.1. Mekanisme Penonaktifan
Secara hukum, partai berhak menonaktifkan anggotanya berdasarkan AD/ART. Tetapi ketika anggota tersebut adalah anggota DPR, prosesnya menjadi lebih rumit. Ada aturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan KPU dan DPR. Artinya, penonaktifan internal partai tidak serta-merta membuat kursi DPR hilang, kecuali partai mengajukan PAW secara resmi.
4.2. Hak Anggota dan Hak Publik
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana partai boleh mengatur hidup seorang anggota DPR? Bukankah DPR dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh ketua umum partai? Jika partai bisa seenaknya menonaktifkan dan mengganti, maka prinsip demokrasi perwakilan jadi tercederai.
4.3. Masalah Loyalitas Ganda
Fenomena ini menggarisbawahi persoalan klasik: anggota DPR di Indonesia sering terjebak dalam loyalitas ganda — kepada rakyat atau kepada partai. Dan dalam praktiknya, partai selalu lebih kuat.
Bab V: Narasi Media dan Persepsi Publik
5.1. Media Arus Utama vs Media Sosial
Pemberitaan kasus ini menunjukkan kontras tajam. Media arus utama cenderung mengutip versi resmi partai, dengan narasi “penataan organisasi”. Sebaliknya, media sosial penuh spekulasi: dari isu perselingkuhan politik, konflik finansial, hingga dugaan perebutan panggung.
5.2. Peran Cyber Troops
Tidak bisa diabaikan, ada indikasi keterlibatan buzzer atau cyber troops dalam menggiring opini. Beberapa akun anonim gencar menyoroti kelemahan Eko Patrio dan Ahmad Sahroni, seolah ingin memastikan publik percaya bahwa keputusan partai sudah tepat.
5.3. Publik yang Terbelah
Hasil survei kecil-kecilan di media sosial menunjukkan pembelahan opini:
48% responden menganggap penonaktifan wajar.
37% menganggap partai terlalu otoriter.
15% tidak peduli.
Bab VI: Implikasi terhadap Demokrasi
6.1. Krisis Kaderisasi
Penonaktifan artis dan selebritas ini menandakan lemahnya sistem kaderisasi partai. Jika partai sejak awal hanya merekrut artis untuk mendulang suara tanpa membina mereka menjadi politisi sejati, maka yang terjadi adalah kekecewaan publik ketika artis-artis itu tersingkir.
6.2. DPR sebagai “Panggung Sementara”
Kasus ini juga memperkuat persepsi bahwa DPR hanya menjadi panggung sementara bagi artis atau pengusaha yang ingin mencari eksistensi. Bukan arena serius untuk membangun kebijakan publik.
6.3. Demokrasi yang Dikuasai Elite
Lebih jauh lagi, penonaktifan ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dikuasai elite partai. Rakyat memilih, tetapi Partai yang menentukan Siapa yang boleh bertahan
Bab VII: Skenario Masa Depan
7.1. Karier Politik yang Masih Panjang?
Apakah Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach tamat di politik? Belum tentu. Indonesia punya sejarah panjang politisi yang “bangkit kembali” setelah tersingkir. Bahkan terkadang, penonaktifan justru membuat popularitas meningkat karena dianggap sebagai korban ketidakadilan partai.
7.2. Potensi Membentuk Poros Baru
Bukan tidak mungkin, artis-artis dan politisi yang tersingkir ini membentuk poros baru. Minimal, mereka bisa menjadi influencer politik yang memengaruhi opini publik di luar parlemen.
7.3. Tantangan Partai Politik
Sementara itu, partai politik harus menghadapi tantangan membangun kaderisasi yang lebih serius. Jika terus-menerus mengandalkan artis lalu menyingkirkan mereka seenaknya, partai akan kehilangan kredibilitas di mata publik.
Penutup: Cermin Buram Demokrasi Kita
Kasus penonaktifan Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach adalah cermin buram demokrasi Indonesia. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa partai mulai berani mengambil keputusan tegas. Tetapi di sisi lain, ia menyingkap kelemahan mendasar: politik kita masih dikuasai elite, bukan rakyat.
Apakah publik akan terus menerima praktik ini? Atau justru akan lahir gerakan perlawanan yang menuntut demokrasi lebih substantif?
Jawabannya masih samar. Tetapi satu hal jelas: drama penonaktifan ini bukan sekadar cerita artis dan politisi, melainkan babak baru tarik-menarik kekuasaan dalam demokrasi Indonesia.***