Mudanews.com Jakarta – Baru lagi kita merayakan hari kemerdekaan RI yang ke 80 tahun pada tanggal 17 Agustus 2025 yang lalu. Akan tetapi, situasi nasional saat ini mengancam demokrasi di negeri ini.
Menyikapi situasi nasional saat ini, Negara harus hadir dengan berbesar hati dan pikiran untuk dapat mendengar suara rakyat serta menghentikan semua tindakan kekerasan.
Seluruh pejabat negara baik Pusat maupun Daerah belajarlah untuk menundukkan kepala di hadapan rakyat.
“Kita dikagetkan dengan berbagai kebijakan nasional maupun daerah. Kenaikan pajak sontak hampir seluruh daerah”, Jelas Sereida Tambunan ketua Pergerakan Indonesia kepada awak media.
Selanjutnya Sereida Tambunan mejelaskan “Di tengah krisis saat ini, pemerintah selalu mengimbau untuk melakukan efisiensi. Program kerja pemerintahan Prabowo – Gibran, dipaksakan untuk dilaksanakan terutama yang katanya Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Protes yang dilakukan anak sekolah dijawab oleh pejabat; Perutnya (anak sekolah) kaget karena belum terbiasa. Makanan dengan lauk yang sudah ada belatungnya, buah semangka dengan irisan tipis, banyak anak yang keracunan makanan MBG dll dianggap hal yang biasa karena setiap hari berita itu hadir dari berbagai daerah,
Pada Januari – Juni 2025 terjadi lonjakan PHK mencapai 42.385. Harusnya ini menjadi bahan evaluasi pemerintah yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan.
“Kenaikan gaji anggota DPR di tengah negara yang katanya sedang efisiensi, dipertontonkan bahkan dianggap kenaikan itu belum layak. Tanggapan ataupun respon dari para pejabat negara akhirnya menimbulkan kontroversi”, terangnya dengan nada geram
Aksi yang dilakukan adalah merupakan bagian dari sikap protes rakyat. Seharusnya pemerintah menyikapinya dengan melakukan perubahan kebijakan dan perilaku pemerintahan dan pejabatnya.
Bukan berhadapan dengan kekerasan aparat. Bahkan mengerahkan aparat kepolisian di berbagai daerah.
Untuk itu Pergerakan Indonesia mendesak:
1. Pemerintah menarik kebijakan kenaikan tunjangan DPR serta melakukan efisiensi jumlah pejabat di pemerintahan
2. Seluruh pejabat negara, dari Presiden sampai Kepala Daerah, mengevaluasi diri dan program pemerintah, dikembalikan pada kebutuhan rakyat yang sebenar-benarnya
3. Pemerintah segera menarik seluruh aparat keamanan, khususnya TNI dan Polisi, kembali ke barak
4. Memberikan pertolongan bagi korban kekerasan aparat
5. Melepaskan seluruh peserta aksi tanpa syarat dan mengembalikan mereka ke rumahnya masing-masing
6. Menindak tegas aparat yang melakukan kekerasan dengan proses peradilan pidana secara transparan dan terbuka publik.pungkasnya.**(Red)