MUDANEWS.COM – Bagi yang tidak mengenal partai politik (selanjutnya disebut parpol), apalagi yang belum pernah masuk dan menjadi bagian dari parpol pasti akan sulit memahami, bahkan kerap apriori terhadap parpol. Bukan salah masyarakat juga sih.
Kondisi dan citra partai di Indonesia memang sedang buruk. Katakan saja aksi kampanye yang tidak simpatik, anggota dewan tidur dan malas bersidang (menjadi bagian dari efek buruk partai), rebutan nomer pencalegan dan saling sikut, jual-beli suara saat Pileg, mahar politik Pilkada, kader partai korupsi, kader arogan dll.
Itu semua sisi buruk partai yang sempat tereksploitasi ke publik. Jadilah citra parpol yang buruk sekarang ini. Perhatikan pertanyaan mendasar ini, mengapa ada parpol? Jika begitu buruknya atau banyak mudaratnya mengapa tidak dibubarkan saja semua partai?
Parpol pada dasarnya sama dengan ormas ataupun NGO’s yang ada merupakan sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang sama dan berjuang mewujudkannya atas nama partai. Hanya saja, parpol merupakan suatu wujud dari kondisi yang dibutuhkan ataupun disyaratkan pada sistem bernegara, terlebih yang demokratis.
Sistem bernegara tidak lah bersifat langsung hal ini untuk membuat lebih efektif dan efisien, melainkan melalui perwakilan. Anggota perwakilan itulah yang akan diisi oleh kader-kader dari parpol. Jadi, idealnya dan harusnya memang begitu, parpol adalah sebuah organ yang berpikir besar (skala nasional), karena akan menjadi aktor-aktor yang mengarahkan bangsa ini kemana? Ini harus dipahami, suka tidak suka. Untuk itu, persyaratan untuk menjadi sebuah parpol pun tidak mudah (memang senagaja). Ia harus terdaftar di semua daerah propinsi, memiliki pengurus, anggota, logistik, dsb.
Sulitkah mengelolanya? Minta ampun. Meski saya bukan pengurus aktif di sebuah parpol, tapi saya dapat merasakannya. Orang bisa berkata, “Enak ya jadi Ketum Parpol”, tapi tidak mengetahui betapa berat beban yang harus dipikul (jika memang sungguh-sungguh). Tidak usah ketum, bahkan menjadi kader saja sudah sebagai beban, bukan kok malah menjadi arogan mentang-mentang kader partai lalu bersikap seenaknya. Karena setiap insan parpol memiliki kewajiban menjaga dan membesarkan partainya. Untuk apa? Untuk mengarahkan Indonesia ke depan seperti apa.
Layaknya kendaraan, maka kendaraan itu harus kita rawat untuk mengantarkan ke tujuan kelak. Nah, yang kurang dipahami lagi oleh masyarakat, setiap parpol itu memiliki ‘tradisi’ nya masing-masing yang harus dijaga. Punya juga yang disebut etika (code of conduct) yang harus dipatuhi.
Ada pula marwah parpol atau harga diri parpol yang disimbolkan melalui atribut partai seperti bendera, lagu, dll. Itu semua merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Pernah tahu Partai Komunis China? Korut, Vietnam, Rusia, negara-negara komunis lain?
Atau partai berbasis fasisme di Eropa? Atau parai sosial dan buruh di Amerika Latin? Atau juga seperti Hamas di Palestina itu? Bagi mereka (baik pemimpin maupun konstituennya) partai adalah segalanya. Partai adalah hidupnya, bahkan partai adalah agamanya, pemimpinnya adalah pemimpin besarnya. Sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap partai sangatlah keras, bahkan bisa berujung kematian. Namun biasanya pula partai akan memperhatikan setiap kebutuhan anggotanya (meski tidak semua demikian).
Untuk itu, mereka sangat patuh, fanatik dan loyal terhadap partai. Jadi, saya ingin mengatakan. Kita, awam, bisa saja meremehkan keberadaan parpol, menganggap sepele atau bahkan tidak ada. Namun tidak bagi mereka yang berada di dalamnya. Jika sudah masuk maka harus siap konsisten dan konsekuen.
Jika tidak cocok silahkan berada di luar atau memilih partai lain yang cocok. Itu saja pilihannya. Itulah yang terjadi dengan Ganjar sekarang ini, ataupun Jokowi di 2014 dulu. Mereka hanyalah kader partai, bukan pengurus apalagi pemimpin partai.
Memang istilahnya tidak boleh “ugal-ugalan” di luar garis kebijakan partai. Pencapresan adalah sebuah isu yang sensitif di partai. Dilontarkan dari awal takut basi, tapi juga butuh membangun persiapan yang tidak mungkin semuanya serba dadakan.
Jadi memang timingnya harus tepat. Sampai saat ini PDIP belum menentukan siapa capres mereka. Tradisinya, capres PDIP baru bisa bergerak setelah keluar rekomendasi dari ketum, Megawati. Namun sebelum itu jangan harap ada yang mau mengarah-arah ke pencapresan.
Berbeda dengan Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan yang tidak memiliki basis partai atau bukan kader partai manapun. Mereka lebih bebas menyuarakan hati dan pikirannya untuk persiapan menuju pencapresan (jika kelak ada partai mau meminang). RK dan AB lagi genit-genit ke parpol, sementara GP sesungguhnya sudah ada partai sendiri. Soal GP dianggap off side atau terlalu terlihat ambisi, tentu bisa dibicarakan di internal partai bukan diumbar ke publik yang justru malah bisa jadi kontra produktif (rakyat membully PDIP).
Atau tujuannya guna mengangkat nama GP yang terlihat kalah gesit dengan tim media AB ataupun RK? PDIP sendiri tidak mudah blunder seperti yang diduga masyarakat untuk menolak GP. Hitung-hitungannya, suara PDIP dalam pileg bareng pilpres nanti (2024) akan tergerus habis jika tidak mengusung GP, mau? Dugaan saya, PDIP akan melihat perkembangan sampai sejauh mana suara rakyat memilih GP, hingga saatnya dikeluarkan rekomendasi siapa capres PDIP.
Megawati sudah tidak diragukan soal feeling politiknya, integritasnya juga tinggi tidak semata demi pribadi ataupun keluarga. Prananda, putera Megawati yang terlihat cakap, mumpuni dan punya kharisma bahkan tidak dipaksakan untuk menjadi “sesuatu”. Ia hanya sosok yang patuh dan loyal berada di belakang layar PDIP. Karena jika Megawati mau, dan jika mengikuti logika dinasti politik ataupun politik keluarga, Mas Nana (Prananda) bisa dimajukan setidaknya Gubernur ataupun menteri ataupun pengurus inti di DPP PDIP, tapi nyatanya tidak.
Mbak Puti sang kemenakan hanya menjadi cawagub di Jatim dan kalah, ya tidak masalah. Sebentar lagi Bu Megawati purnakarya dari jabatannya sebagai Ketum. Sudah ada isyarat akan istirahat dan posisinya digantikan kader lain. Di tubuh PDIP terjadi kelompok, iya benar dan itu wajar. Sama dengan parpol lainnya, namun Megawati tidak ingin menguasai partai dengan menempatkan keluarga sebagai pengurus inti partai. Orang boleh berkata apapun, menganalisa apapun, nyatanya tidak banyak yang bisa membaca pikiran Megawati.
Karena dia lah sosok kunci di PDIP, setidaknya hingga sekarang ini. Biarkan Megawati mengamati dan berpikir dengan tenang. Ia akan berinteraksi dengan alam, sebelum memutuskan yang terbaik. Semoga suara alam yang ditangkap Megawati juga selaras dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang menghendaki GP sebagai kelanjutan dari Jokowi Edisi III.
Oleh : Agung Wibawanto
, apalagi yang belum pernah masuk dan menjadi){kind=link}