Perseteruan Gubernur Sumut Edy dengan Walkot Bobby, Ada Apa ?

Gubernur Sumut Edy dengan
Menteri Kebijakan Daerah Pema USU, Fawair Fauzy

MUDANEWS.COM, Medan – Data general terakait Covid-19 kota Medan pada tanggal 13 Mei 2021 dengan data sembuh 14623, meninggal 519 dan rawat 617
(sumber : https://covid19.pemkomedan.go.id).

“Dengan data tersebut, kita berharap harusnya kita lebih fokus terhadap permasalahan kita sekarang yaitu virus Covid 19. Namun, terjadi perseteruan belakangan ini di Sumatera Uata antara Gubernur Sumatera Utara dengan Walikota Medan pada tanggal 7 Mei 2021,” tegas Fawair Fauzy selaku Menteri Kebijakan Daerah Pema Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (15/5/2021).

Adapun sederet perseteruannya :

Pada April 2021, Edy sempat menegur Bobby. Permasalahannya adalah saat Bobby meresmikan pembukaan objek wisata kuliner Kesawan City Walk (KCW). Lokasi pusat kuliner itu ternyata kerap menimbulkan kerumunan massa, apalagi di akhir pekan di tengah pandemi corona seperti saat ini.

Meskipun begitu kata Edy kegiatan UMKM di Kesawan City tetap dilaksanakan. Namun jam operasionalnya harus mengikuti aturan PPKM Mikro yakni tidak lebih dari jam 22.00 WIB.
Bobby Nasution mengatakan untuk mengurai keramaian pihaknya akan memperjauh jarak pedagang yang berjualan.

“Jadi setiap ruas jalan itu mungkin hampir 10 meter jarak (antar) pelaku UMKM yang selama ini diamati tidak digunakan akan kami gunakan hari ini, biar mengurai,” ujar Bobby.

Meskipun begitu, Kesawan City tetap menimbulkan kerumunan dan diduga melanggar PPKM Mikro. Khususnya soal jam operasional yang melewati batas waktu yang ditentukan.

Menanggapi hal ini Edy Rahmayadi mengancam akan menutup Kesawan City.

“Sedang dikaji dan kalau dia tidak bisa diatur, memang sudah ketentuan melewati waktu ya kita bubarkan, kita hentikan,” ujar Edy, Senin (3/5).

Meskipun begitu, Edy mengatakan masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan disana. Padahal satgas meminta warga mematuhi aturannya.

Mei 2021, Bobby merasa tidak dilibatkan dalam proses pengawasan WNI dari luar negeri di Kota Medan. Bobby merasa harusnya Pemprov Sumut itu berkoordinasi lagi usai kepemimpinan Medan berganti kepadanya dari Akhyar Nasution. Bobby lantas memprotes kebijakan Edy Rahmayadi.

“Untuk di Medan, ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinaslah, milik provinsi, tapi bukan wilayah Kota Medan, karena ini (wewenang) wilayah provinsi semua. Tapi kita meminta agar Kota Medan diberikan informasi lebih lanjut,” ujar Bobby.

Padahal kata Bobby dengan dilibatkan Pemko Medan, pihaknya bisa ikut melakukan pengawasan terhadap para WNI, demi menekan angka penularan Covid-19.

Hal yang disorot Bobby adalah adanya temuan di salah satu hotel lokasi karantina tidak menerapkan protokol kesehatan ketat. Khususnya terhadap kedatangan keluarga WNI yang bisa seenaknya keluar masuk hotel membesuk family-nya yang sedang diisolasi mandiri. Bobby tak menjelaskan dimana hotel yang dimaksud.

“Dengan 2 perseteruan ini harusnya pemerintah Provinsi Sumatera dengan Pemerintah Kota Medan mampu bersinergi dengan baik, melihat juga secara geografis kantor yang cukup dekat antara Pemerintah Provinsi Sumtera Utara dengan Pemerintah Kota Medan,” tegas Fawair Fauzy.

Ia berharap, perseteruan ini jangan sampai terjadi kembali cukup sampai itu saja. Bekerja sama dengan baik dan bersinergi agar menciptakan suasana yang harmonis dan kebijakan yang baik antara Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kota nya.

“Fokus permasalahan kita pada virus Covid-19 yang semoga kedepannya menurunnya angka terpapar Covid-19 dan menurunnya jumlah yang meninggal. Dan harapan kita segera terlaksananya sekolah dan kuliah tatap muka,Agar kegiatan belajar mengajar semakin efektif dan begitu pula kegiantan lainnya,” ujar Fauzy. (Jihan)