Lembaga Survei Harusnya Netral

MUDANEWS.COM – Baru-baru ini Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) melalui salah satu penelitinya, Erwan Halil telah merilis hasil survei yang dilakukannya pada tanggal 8 hingga 15 April 2021.

Sebuah survei yang dilakukannya di 34 Provinsi dengan sampel 1.200 responden yang menurutnya terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019. Sampel ditentukan dengan acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error: +/- 2,8 % pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.

Menurut hasil survei LP3ES ini ada pergeseran peta kekuatan politik yang signifikan dimana elektabilitas Partai Demokrat (PD) terus naik menempati urutan kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian pula elektabilitas Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) naik ke urutan ke 4. Elektabilitas PD dikisaran 11,20 % dibawah PDIP 24%.

Elektabilitas ini (masih menurut Erwan Halil salah satu peneliti LP3ES itu) jelas mengangkangi elektabilitas Partai Gerindra dan Partai Golkar. Disisi lain masuknya AHY ke posisi empat besar semakin menunjukkan, bahwa PD dalam tren yang benar menuju Pemilu 2024.

Erwan juga menjelaskan, bahwa kalau dilihat dari ketokohannya, Erwan menyebut 5 diantaranya memuncaki hasil survei dari sisi popularitas dan elektabilitas. Kelima tokoh itu secara berurutan adalah: Prabowo Subianto, Sandiaga Salahudin Uno, Anies Rasyid Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil.

“Prabowo Subianto masih memuncaki urutan pertama preferensi politik masyarakat sebagai presiden, disusul Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil,” tegas Erwan Halil.

Saya kemudian sontak tertawa melihat hasil survei LP3ES yang dilansir oleh salah seorang penelitinya, Erwan Halil tersebut, sembari ingin mengajukan pertanyaan: lalu Sandiaga Salahudin Uno yang diurutan kedua yang disebut dalam pernyataan pertama tadi dimana, kok jadi mendadak langsung menghilang dan berganti dengan Anies Rasyid Baswedan?

Dan kenapa tiba-tiba dalam pernyataan keduanya disebut nama Ganjar Pranowo yang dalam pernyataan pertamanya tidak ada? Disinilah kecerobohan rilis survei LP3ES ini, yang selain tidak konsisten dengan pernyataannya juga terkesan memaksakan orang-orang dari kelompok tertentu saja (sebut saja kelompok Kadrun) selain Ganjar Pranowo yang memenuhi hasil surveinya.

Bandingkan misalnya dengan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Selasa (4/5). Survei yang digelar pada 13 sampai dengan 13 April 2021 melalui wawancara tatap muka. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak di 34 Provinsi. Margin of error penelitian sebesar +/- 2,8 %. Responden diberi pertanyaan ‘jika Pemilu Presiden dilakukan saat ini, menurut anda siapakah tokoh yang paling layak menjadi presiden?’

Maka berikut ini hasil jawabannya: Joko Widodo: 24%, Prabowo Subianto: 16 %, Anies Baswedan: 10 %, Ganjar Pranowo: 7%, Sandiaga Uno: 4 %, Ridwan Kamil: 3 %, baru kemudian di nomer urut ke tujuh Agus Harimurti Yudhoyono dan BTP: 3%, disusul kemudian Tri Risma Harini: 3%, dll.nya.

Jika kita melihat kedua hasil survei itu, nampaknya hasil survei dari Litbang Kompas lebih rasional daripada hasil survei dari LP3ES, namun demikian kitapun bisa menilai bahwa baik itu hasil survei dari Litbang Kompas maupun hasil survei dari LP3ES itu masihlah terlalu dini untuk dapat meneropong lebih jelas mengenai sosok yang benar-benar memiliki kans besar untuk menjadi Capres 2024.

Hasil survei kedua lembaga itu, juga menunjukkan potret lama, gambaran politik yang masih belum beranjak dari situasi dan peta politik Pemilu 2019. Lagi pula, mengangkat figur Joko Widodo untuk kembali menjadi Capres 2024, merupakan bentuk penyelewengan konstitusi.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah berkali-kali membuat pernyataan secara terbuka, bahwa hanya ada dua kemungkinan orang mendorong-dorong dirinya untuk nyapres lagi di Pemilu 2024:

Pertama, adalah mereka yang ingin cari muka pada Pak Jokowi, dan kedua adalah orang yang ingin menjerumuskan Pak Jokowi. Pak Jokowi tegas, memahami konstitusi dan tak ingin melanggar konstitusi !

Namun masih beruntung dan masih dapat dibenarkan jika kemudian Litbang Kompas melakukan survei dengan hasil yang menempatkan Jokowi sebagai nomer urut pertama tokoh paling layak untuk menjadi Presiden, dengan penekanan jika Pemilu Presiden dilakukan hari ini. Yang aneh dan lucu itu, yakni ketika LP3ES merilis hasil surveinya yang menempatkan elektabilitas Partai Demokrat AHY di nomor urut ke dua, dan menempatkan popularitas dan elektabilitas AHY di no urut empat, apa motifnya?.

Oleh karena itu, saya mengingatkan, harusnya lembaga survei itu dapat melakukan kajian dan surveinya secara jernih dengan melepaskan kepentingan-kepentingan pragmatisme politik sesaat. Lembaga survei harusnya netral dan menyuguhkan hasil surveinya secara objektif, dan tidak menyiratkan adanya pesanan dari pemodal apalagi pemodal yang mendapatkan modal dari berbagai proyek mangkrak di era kekuasaannya dahulu.

Sampai saat ini politik Indonesia masih cair, masing-masing partai politik masih saling menjajaki kekuatan. Pun demikian dengan figur-figur politisi masih sibuk mencanangkan strateginya untuk bisa maju di bursa Capres 2024. Kecuali bagi politisi pemula, meskipun sudah terbukti gagal menjadi Gubernur di Ibu Kota, tetap saja percaya diri mau nyapres di 2024 hanya dengan modal jenggot barunya, ya biarkanlah, maklumi saja.

Kita haruslah ingat bagaimana dengan yang terjadi di berbagai survei di awal-awal tahun 2011, saat itu nyaris tidak ada lembaga survei yang tepat merilis hasil surveinya mengenai figur Capres yang memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyebut nama Joko Widodo yang tengah bersiap mencalonkan Gubernur DKI Jakarta 2012.

Namun apa yang kemudian terjadi, tahun 2013 atau setahun sebelum Pemilu Presiden digelar pada tahun 2014, nama Joko Widodo mendadak muncul di nomer urut pertama Capres terpopuler dan memiliki tingkat elektabilitas tertinggi, dan akhirnya beliau terpilih menjadi Presiden 2014.

Politik itu sangat dinamis, perubahannya sangat cepat, bisa dalam hitungan tahun, bulan, minggu, hari bahkan detik. Kita boleh melakukan survei dan boleh pula mempercayainya, namun seperti sebuah cinta, berikan 25 % saja kepercayaanmu padanya sebelum benar-benar ia dapat membuktikannya.

Sabtu, 8 Mei 2021

Oleh : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pengamat Politik