MUDANEWS.COM – Saya tidak habis pikir kenapa pihak Partai Demokrat kubu Cikeas masih selalu saja bernafsu untuk mengadu domba para pejabat Pemerintahan Jokowi, sedangkan sinyal politik sudah menunjukkan pihak istana tidak pernah ikut campur atau melakukan intervensi terhadap persoalan internal Partai Demokrat, melalui keputusan Menkumham Pak Yasonna Laoly yang menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit.
Jika sebelum adanya KLB Sibolangit, SBY mengadu domba antar pejabat Pemerintahan Jokowi di antaranya Menkumham, Menko Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) hingga Kapolri dengan strategi intrik politik belah bambu (satu diinjak yang lain-lainnya diangkat), sekarang SBY melalui Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution mulai melakukan intrik politik belah bambunya dengan mendukung Ali Mochtar Ngabalin untuk menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan posisi Pak Moeldoko.
Apa Syahrial ini tidak mengerti hukum ataukah memang pada dasarnya ia hanya menjadi penyambung lidah Big Bossnya yang konon nyaris terserang stroke, sejak adanya gonjang-ganjing konflik internal Partai Demokrat, dan sejak adanya kabar Partai Demokrat kubu Pak Moeldoko mau membongkar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan dirinya dan anaknya.
Pergantian Kepala KSP itu jelas kewenangan konstitusi seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bukan kewenangan seorang Ketua Majelis Tinggi Partai yang sangat berkuasa penuh bersama anak-anaknya di partainya, dan yang masih terus bernafsu untuk berkuasa hingga sampai tua masih belum cukup dewasa saja pikiran dan jiwanya.
Tiada ada satupun dalil hukum yang dapat mereka kemukakan, bagaimana seorang Kepala KSP begitu saja bisa disuruhnya mundur atau disuruh digantikan posisinya oleh bawahannya.
Di awal-awal setelah terjadinya KLB Sibolangit, bahkan sebelum terjadinya KLB Sibolangit, memang ada beberapa orang yang meminta Pak Moeldoko mundur dari Kepala KSP, namun sayang sekali mereka itu tidak begitu mengerti hukum, hingga secara serampangan menjadikan anggapan rangkap jabatan sebagai alasan mereka untuk memaksa Pak Moeldoko mudur dari Kepala KSP.
Dan ketika anggapan rangkap jabatan yang keliru itu mereka kemukakan, begitu mudahnya semuanya dapat kami bantah atau patahkan, mereka semuanya diam. Kepala KSP dan Ketua Umum Partai bukanlah bentuk rangkap jabatan, Bung !.
Isu santer pemunduran Kepala KSP selama beberapa minggu terakhir ini kemudian mulai redah kembali, sunyi tanpa suara gaduh yang terdengar lagi. Namun tiba-tiba tidak ada panas tidak ada hujan, pihak Partai Demokrat Cikeas bersuara lagi meminta Pak Moeldoko mundur dari Kepala KSP dan medukung Ali Mochtar Ngabalin untuk menggantikan posisi Pak Moeldoko seperti yang saya kemukakan tadi.
Tidak cukup dengan itu saja, mereka juga mulai membuat polling tentang calon terkuat pengganti Pak Moeldoko sebagai Kepala KSP. Ini benar-benar tindakan yang bodoh dan mencerminkan gaya politik pihak SBY yang brutal.
Ada apa sesungguhnya dengan Pak SBY ini, sebegitu takut, cemas dan gemetarkah beliau dengan sosok Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko yang begitu pemberani dan secara heroik memimpin “Perang Kilat” yang menghantam hegemoni “Dinasti Cikeas” di Partai Demokrat, melalui KLB Sibolangit yang bagaikan petir dan mencengangkan banyak orang mulai dari kalangan politisi, akademisi hingga para penjual sate dan soto itu?
Atau apakah pihak Cikeas salah merekrut informan-informannya, hingga Partai Demokrat Cikeas tidak mengerti siapa sesungguhnya Ali Mochtar Ngabalin itu, dan kemudian dengan gegabah mau mengadu domba Ali Mochtar Ngabalin dengan pemimpinnya di KSP? Baiklah kalau kalian tidak mengerti sekarang akan saya beritau soal itu.
Ali Mochtar Ngabalin itu selain sebagai bawahannya Pak Moeldoko di KSP, beliau itu juga menjadi salah satu Wakil Ketua Dewan Penasehat di Ormas yang saya dkk. dirikan, yakni Harimau Jokowi yang sekarang berganti nama menjadi Harimau Perubahan.
Sedangkan Pak Moeldoko itu menjadi Ketua Dewan Pembinanya dan saya sebagai Ketua Umumnya. Jadi hubungan emosional Pak Moeldoko dan Bang Ali Mochtar Ngabalin itu sangat kuat sekali, olehnya jangan sekali-kali mencoba mengadu dombanya, itu sia-sia.
Selain itu, seperti yang saya katakan di awal juga tadi, pergantian Kepala KSP adalah sepenuhnya kewenangan konstitusi Presiden R.I, yakni Pak Joko Widodo, maka hanya ada dua kemungkinan yang terjadi kenapa Partai Demokrat Cikeas melontarkan isue pergantian Kepala KSP ini:
Pertama, karena kurangnya pemahaman hukum. Kedua, karena ada motivasi yang buruk dari Sang Mantan yang karena takut, cemas dan gemetarnya pada sosok Pak Moeldoko, beliau mulai gusar dan mau main kayu. Pesan saya, kalau takut janganlah berlebihan, nanti jadinya stres dan stroke. (SHE)
3 April 2021.
Oleh : Saiful Huda Ems (SHE). Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko.
