MUDANEWS.COM – Beberapa kali pihak istana membantah opini publik bahwa Jokowi tidak bermaksud untuk maju lagi sebagai Calon Presiden. Bantahan itu disampaikan KSP, terkait masih gencarnya opini yang seolah “menuduh” bahwa kisruh di sejumlah partai politik, penganiayaan kepada Habib Rizieq, impor pangan, peniadaan pilkada serentak 2022, dan sejumlah kebijakan pro-elit kapital lainnya, merupakan strategy oligharki untuk memajukan kembali Jokowi pada Pilpres 2024.
Kenapa bantahan KSP yang berulang-ulang itu, tidak menurunkan tensi perbincangan publik terhadap wacana “Jokowi mau tiga periode” itu?
Beberapa hal yang penulis amati, bisa jadi situasi itu erat kaitannya dengan: pertama: publik atau secara terbatas kalangan influencer yang oposan kepada pemerintahan Jokowi, tidak percaya terhadap setiap pernyataan Jokowi maupun para supporternya, mengingat tingginya intensitas pernyataan yang tidak sesuai realitas. Sehingga Jokowi di beri gelar “man of contradiction” atau munafiq.
Kemunafikan memang persolan yang tidak sederhana. Sulit untuk diatasi, karena menurut Lao Tze, kemunafikan itu sudah merupakan caracter yang terbentuk dari kebiasaan berdusta. Kemunafikan adalah kontra dari kejujuran, suatu caracter yang terbentuk dari kebiasaan berkata benar, sesuai realitas.
Banyak yang telah menulis tentang pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak ada faktualnya. Tidak sesuai realitas, atau fake (hoax). Sebab itu, tidak perlu kami ulang lagi pada kesempatan ini. Kedua bisa jadi ketidakpercayaan terhadap pernyataan-pernyataan Jokowi itu, karena para pihak mengamati bahwa Jokowi bukanlah aktor yang berkuasa, tapi hanya sebagai “boneka” atau lebih dengan istilah yang soft, Jokowi hanya “pekerja partai” sebagaimana yang sering disampaikan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
Pernyataan Jokowi, dengan demikian sewaktu-waktu dapat berubah, jika elit PDI Perjuangan, sebutlah Megawati memberikan perintah. Jadi, yang orang amati, bukanlah Jokowi, tapi Megawati. Akan berbeda jika bantahan disampaikan oleh Megawati daripada bantahan disampaikan oleh Jokowi. Karena yang berkuasa atas “petugas partai” tentulah Ketua Umum Partai. Dan memang, kejujuran Ibu Megawati, nampak jelas lebih dipercayai daripada Jokowi, “man of contradiction” itu.
Sehingga, kalau bukan Megawati yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak lagi akan mencalonkan Jokowi, saya kira wacana ini akan terus eksis di ruang publik. Karena sebenarnya yang menggaungkan agar Jokowi tiga periode itu, para relawannya, para influencernya.
Menkopolhukam bahkan mengeluarkan statement bahwa untuk alasan menyelamatkan rakyat, Konstitusi bisa dilanggar”. Apakah pernyataan Mahfud MD itu ada relevansinya dengan wacana Jokowi tiga periode? Saya kira bisa di tafsirkan demikian. Karena pernyataan itu disampaikan pasca gagalnya kudeta Partai Demokrat, disebabkan kuatnya konsolidasi internal Partai besutan SBY itu. Sekiranya mulus upaya mengkudeta Partai Demokrat ini, saya menduga Menkopolhukan akan segera mengubungi MPR untuk persiapan amandemen terbatas UUD 45.
Namun, karena gagal, maka keluarlah statemen “boleh melanggar konstitusi” itu. Yang kemudian memperoleh respons berbeda dari Prof Jimly Assiddiqy dan Prof Yusril Ihza Mahendra. Jimly jelas dan tegas mengatakan konstitusi tidak dapat dilanggar. Sementara YIM berpendapat, bisa tiga periode tanpa mengubah konstitusi, tapi berat.
Hal lain, sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir, beredar meme foto pasangan capres. Ada dua versi. Versi pertama Photo Puan Maharani berpasangan dengan Tito Karnavian, dan Photo Puan Maharani berpasangan dengan Moeldoko. Tapi nampaknya pengedaran photo itu sebatas test the water saja, untuk melihat respons pasar politik. Hasilnya para surveyor menemukan publik lebih banyak inginkan Anies, Ganjar dan Ridwan Kamil. Daripada Puan, Tito atau Moeldoko itu. Setelah itu, muncul statemen berbeda dari KSP, judulnya “jika rakyat menghendaki, Jokowi mau maju tiga periode”.
Nah……waspadalah kepada “man of contradiction”.
Oleh : Hasanuddin, MSi – Ketua Umum PB HMI 2003-2005
Depok, Selasa 23 Maret 2021
