MUDANEWS.COM – Jika ada yang bertanya kenapa nilai-nilai Pancasila tidak kunjung nampak manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya kira jawabannya yang paling tepat adalah karena tidak adanya kesabaran berjalan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Apa buktinya? Kita bisa menyebutkan banyak bukti, misalnya; kita tidak melihat adanya suatu rencana pembangunan jangka panjang yang tersusun melalui suatu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana para pendahulu pernah merumuskannya. GBHN itu wajib ada jika Pancasila itu ingin diwujudkan atau ingin dilihat manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
GBHN pada masa lampau, telah ditiadakan adalah bukti bahwa kita tidak sabar untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu. Bisa jadi, ada saja isi dari GBHN masa lampau itu yang telah tidak sesuai dengan realitas kekinian, namun bukan berarti bahwa keberadaan haluan negara sebagai pedoman dari pengejawantahan nilai-nilai Pancasila itu tidak lagi dibutuhkan.
Jika ada yang kurang relevan, tinggal diperbaiki saja. Mungkin sekali dalam dua puluh lima tahun. Tapi karena tidak adanya kesabaran, sehingga semua diserahkan kepada visi-misi seorang presiden. Yang dalam prakteknya tidak pernah konsisten di jalankan, dan dapat diubah setiap saat mengikuti seleras oligharki. Semua serba tiba masa tiba akal.
Itulah yang kita saksikan pasca reformasi yang sudah berusia hampir 23 tahun ini. Sebenarnya, dalam tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 itu, tidak ada poin tuntutan untuk menghapus keberadaan GBHN. Patut diduga penghapusan GBHN itu bagian dari agenda siluman yang membonceng dalam eforia reformasi.
Bukti yang kedua bahwa kita tidak sabar dalam menjalankan Pancasila adalah; menguatnya paham materialisme dalam segala aspek pembangunan. Bahkan yang paling dramatik akhir-akhir ini adalah menguatnya paham Islamophobia di kalangan elit politik kekuasaan. Sesuatu yang tentu akan memperhadap-hadapkan umat Islam dengan Pancasila.
Di sisi lain, paham Nasakom (Nasionalis Beragama Komunis) nampak semakin memperoleh tempat istimewa dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam urusan investasi. Demi memuluskan investasi ideologi Komunis yang nyata-nyata merupakan kontra atas ideologi Pancasila, dibebaskan bergerak dan menancapkan cengkramannya atas nama investasi.
Hukum-Hukum Perubahan
Di samping ketiadaan GBHN dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas, masalah kedua yang nampak mengemuka dalam kehidupan kebangsaan kita adalah; ketidaksabaran dalam menjalani hukum-hukum perubahan.
Segala aspek kehidupan semesta, pastilah mengalami perubahan. Perubahan yang bersifat alamiah itu, tidak dapat dipaksakan. Seperti tidak bisanya kita untuk memaksakan kapan bunga pohon menjadi buah, atau kapan seorang anak mencapai kedewasaannya, kapan suatu masyarakat dapat menerima demokrasi yang lebih liberal, atau kapan suatu masyarakat bisa bersaing dalam suatu sistem yang serta digital.
Semua memerlukan proses, baik proses itu alamiah seperti yang terjadi pada tumbuhan, maupun proses itu disertai rekayasa teknologi seperti yang terjadi dalam suatu masyarakat. Upaya mencapai tujuan bernegara, melalui program mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi tanpa diserta GBHN, sebagai panduan, juga tanpa mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat alami maupun yang terjadi sebagai dampak dari rekayasa sosial, semakin memperburuk keadaan, jika diukur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dalam hal keadaban, dan keadilan sosial misalnya; kita menyaksikan bagaimana prilaku korupsi masih semarak dilakukan para pejabat baik di pusat maupun di daerah. Korupsi ini suatu bentuk prilaku yang di dalamnya terangkum multi karakter buruk, menunjukkan ketidakjujuran, ketidakadilan, kecenderungan kepada kesewenang-wenangan, ketiadaan rasa malu, kerusakan akhlaq dan moral, tega, tidak punya empaty terhadap kesulitan bersama, dan seterusnya.
Jika korupsi ini tetap tinggi, itu cermin dari buruknya implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan para pejabat publik.
Politik Dinasty
Politik dynasty salah satu faktor pendorong makin massifnya prilaku korupsi itu. Sebagaimana adagium Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolute itu pasti korup.
Politik dynasty itu gejala dari bergeraknya sistem politik menuju kekuasaan absolute. Jika dewasa ini muncul pandangan bahwa negara Komunis Tiongkok yang menerapkan absolutisme kekuasaan adalah baik, itu menunjukkan bahwa cara pandang tentang kekuasaan yang absolute itu sedang tumbuh di kalangan para politikus, dan itu tiada lain adalah proses pemikiran yang dihasilkan oleh politik dynasty.
Politik dynasty oleh sebab itu, tidak saja mengarah kepada absolutisme kekuasaan, namun juga muncul sebagai tantangan atas implementasi nilai-nilai Pancasila. Mereka yang mengusung dynasty politik dalam pola pikir mereka, sesungguhnya mereka adalah musuh Pancasila.
Semua itu muncul sebagai akibat dari ketidaksabaran dalam menjalani sistem politik demokrasi yang seharusnya diterapkan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkat perubahan budaya politik dalam masyarakat.
Banyak hal yang dapat kita uraikan dalam membuktikan bahwa ketidaksabaran dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila itulah salah satu faktor utama melengcengnya arah pergerakan kebangsaan kita, mmenjauh dari tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI.
Upaya mengembalikan arah pembangunan ke rel yang tepat, sebagaimana dimaksud oleh UUD NKRI itu sudah merupakan tantangan berat tersendiri, disaat politik kepartaian dikuasai tokoh-tokoh yang tidak memahami arah dan tujuan bernegara.
Semoga dapat menjadi renungan bagi kita semua, untuk selanjutnya mengambil langkah yang tepat untuk membenahi sistem tata kelola kehidupan kebangsaan kita berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Depok, Sabtu 13 Maret 2021
Oleh : Hasanuddin, MSi
Ketua Umum PB HMI 2003-2005
Penulis, alumni Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia (UI)
