Dari Bintang Empat ke Bintang Empat Terkait KLB Partai Demokrat

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM – Saya percaya pada pendiri Partai Demokrat. Bahwa jabatan ketua umum partai itu ‘pinjaman’. Bukan penyerahan mandat selamanya. Dan kini saatnya diambil lagi. Untuk di’pinjamkan’ kepada yang lain. Dari bintang empat – kepada bintang empat berikutnya. Bukan dari bintang empat ke mayor.

Sesederhana itu.

Tapi kini menjadi sulit. Karena yang mendapat pinjaman itu merasa itu miliknya. Milik keluarganya. Padahal namanya tak ada dalam akte pendirian partai itu.

“Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi berdarah-darah,” kata Jhoni Allen dari video yang diunggah di kanal YouTube pada 1 Maret 2021.

Dalam 99 nama pendiri tercatat, di antaranya 1). Vence Rumangkang. (2). Ir Ari Purnomo. (3). Drs. Achmad Yani Wahid. (4). Ganie H. Notowijoyo. (5). Drs. Sutan Bhatoegana, MBA. (6). RMH. Heroe Syswanto Ns. (7). Prof. Dr. Irzan Tandjung. (8). Prof. Ir. Bonny Ferdinand Sampie,MS. (9). Prof. Ir. Max Rompas M. Agr. (10). Prof. Dr. St Rf Saragih, SH. MS. Dll.

Tak ada nama SBY, Kristina Yudhoyono, Ibas atau pun AHY. Tapi mereka lah yang menguasainya kini.

Jhoni Allen merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY karena menjadi bagian dari Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD).

Jhoni Allen mengatakan SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah partai terverifikasi oleh KPU dengan memasukan Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Wakli Ketua Umum dan menyumbang uang Rp.100 juta dalam bentuk empat lembar travel cek.

“Ini menegaskan Pak SBY bukan pendiri Partai Demokrat,” tegas Jhoni Allen.

Setelah dipecat, Jhoni Allen mendeklarasikan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 (KLB PD 2021). “Menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern,” katanya.

Memang di tangan SBY mengalami kejayaan. Mengantarkannya menjadi presiden dan partai yang berkuasa (the ruling party) selama dua periode (2004 – 2014). Para pendiri ikut kecipratan berkahnya. Namun SBY juga menempatkan para bandit muda di partainya dan sekaligus mengantarkan mereka ke penjara. Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Andi Malarangneng, Angelina Sondakh, Sutan Bathoegana. Mereka semua berjaya dan kemudian terbui.

Malah Sys NS yang pendiri tersingkir. Hingga meninggalnya.

Setelah terpuruk oleh rangkaian kasus korupsi – perolehan suaranya merosot dari pemilu ke pemilu – para perintis partai demokrat ingin mengembalikan martabatnya mengambil kembali partai ‘pinjaman’nya – dengan menyerahkan mandat kepemimpinan partai kepada tokoh lain. Tokoh yang setara. Dalam hal ini Jendral Moeldoko. Yang diserahi pun merasa layak dan memang sedang perlu kendaraan untuk Pilpres 2024. Lobby berjalan mulus.

SBY dan keluarganya kini menuai badai. SBY berhadapan dengan Johny Allen dan Marzuki Alie serta generasi pendiri. Sedangkan AHY berhadapan dengan generasi pendukung lawannya.

Ketua Umum Barisan Massa Demokrat (BMD), Supandi R Sugondo, misalnya, mendesak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Seluruh jajaran DPP dan pengurus BMD di Indonesia, bersepakat meminta anak Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mundur. Alasannya, AHY tidak mempunyai kemampuan dalam memimpin Demokrat. Sehingga, pihaknya khawatir Demokrat akan hancur jika masih dipimpin AHY.

“Kami melihat Partai Demokrat akan hancur kalau masih dipimpin AHY. Karena telah terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan serta ketidakmampuan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat,” kata Supandi.

“Partai Demokrat menjadi Partai dinasti SBY dan dikelola dengan salah serta tidak benar. Sudah cukup DPC -DPC dan DPD menderita karena diperas uang sama DPP,” lanjut Supandi R. Sugondo.

Karena itu, ia pun mengajak seluruh DPD dan DPC untuk hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dengan memilih ketua Umum Baru yaitu Moeldoko.

“Saya sebagai ketua umum meminta semua jajaran BMD untuk berkomunikasi kepada semua ketua DPC dan DPD seluruh Indonesia supaya hadir di KLB untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat yang baru sebagai berikut: 1. Pak Moeldoko,” tukasnya.

GORO GORO di Partai berlambang Mercy itu mencapai puncaknya saat berlangsung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), yang memutuskan Kepala KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat.

Hal ini berdasarkan voting yang dilakukan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun saat membacakan putusan sidang pleno di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3).

Moeldoko diputuskan sebagai Ketua Umum terpilih setelah melalui proses pencalonan. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, yang dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara itu, Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.

Sementara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD PD DIY) menegaskan tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita di DIY tetap mendukung bahwa kepemimpinan kita yang sah partai adalah hasil kongres kelima adalah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), itu saja,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY Freeda Mustikasari saat dihubungi wartawan, Jumat (5/3/2021).

Partai Demokrat, yang pernah berjasa dan menjadi partai penguasa (The Ruling Party) sebagai mana Golkar dan PDIP – juga PPP dan partai lainnya – tak lolos dari guncangan internal.

Partai Demokrat pun kini sedang menjalani “goro goro”. *

Oleh : Supriyanto Martosuwito

- Advertisement -

Berita Terkini