MUDANEWS.COM, Medan – Membuktikan bahwa kita sudah memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara tidak perlu melihat dan membaca tapal batas atau tugu batas provinsi, cukup dengan merasakan jalan-jalan yang kasar, bergelombang dan berlobang maka dipastikan kita sudah di Sumut. Betapa jauh berbedanya kualitas jalan-jalan di Sumut dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Aceh, Sumbar dan Riau.
“Jalan-jalan mantab dan bermartabat sebagaimana yang menjadi salah satu program prioritas Edy Rahmayadi jauh panggang dari api, malu kita sebagai warga Sumut dengan warga dari provinsi-provinsi tetangga kita,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Ustad Syahrul Siregar saat memberikan siaran persnya pada Selasa (16/2/2021) tentang penilaian dan evaluasi setengah periode Edy Rahmayadi sebagai Gubsu masa jabatan 2018-2023.
Selanjutnya, Ustad Syahrul yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan bahwa selama Edy menjadi Gubsu pembangunan infrastruktur, utamanya fasilitas dan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana dijanjikannya masih belum terlaksana.
‘’Setengah periode Gubsu, hanya banyak membangun retorika, masih belum nampak membangun insfrastruktur untuk kepentingan rakyat. Rencana yang disusun untuk membangun berbagai prasarana untuk kepentingan rakyat masih banyak yang belum terwujud, kalau pun ada, hanya mampu membangun jalan provinsi sepanjang 89,16 Km, ’’ tandas Ustad Syahrul.
Selain itu, Ustad Syahrul yang terpilih sebagai Anggota DPRD Sumut dari Dapil Tabagsel ini mengungkapkan bahwa jalan-jalan provinsi menuju objek wisata dan sentra-sentra ekonomi di Sumut sebagian mengalami kerusakan yang parah, hal ini sangat disayangkan karena dapat mengurangi PAD di Sumut
“Ironisnya jalan-jalan menuju tempat wisata dan sentra ekonomi seperti ke Bukit Lawang, Tangkahan, menuju Danau Toba, Pematangsiantar menuju Raya dan Pelabuhan Tiga Ras, masih banyak yang rusak dan tidak mulus, ini merugikan PAD Sumut, syukur saja kita punya Presiden Jokowi yang membangun jalan Tol sehingga menutupi ketidak-becusan Edy Rahmayadi dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkap Ustad Syahrul.
Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Jokowi sangat perduli terhadap pembangunan di Sumut, seperti pembangunan Jalan Tol Medan menuju Tebing Tinggi, Binjai, Stabat, Indra Pura, Pematangsiantar dan Samosir yang sebagian sedang tahap pengerjaan dan rencana selesai akhir tahun 2022. Kemudian pembangunan lajur Kereta Api menuju Sigambal Labuhan Batu dan juga pembangunan Pelabuhan di Mandailing Natal untuk selanjutnya akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
“Dalam membangun, Jokowi tidak memilah-milah antara yang memilih dan tidak memilihnya, demi kepentingan rakyat dan kebutuhannya maka ia bangun, tidak perduli rakyat setempat memilihnya atau tidak, tapi berbeda dengan Gubsu, yang tidak melakukan apa-apa di Tabagsel, padahal dipilih oleh 85 % masyarakat Tabagsel. Ironisnya, Gubsu malah memarahi dengan kasar para ulama yang datang meminta petunjuk untuk pendidikan tatap muka di Madina, sungguh menyayat hati,” imbuh Ustad Syahrul Efendi Siregar yang juga menjabat Ketua Baitul Muslim Indonesia Sumut.
Dengan demikian, menurut F-PDI Perjuangan DPRD Sumut bahwa jalan mantap menuju Sumut bermartabat belum mantap, orientasinya masih jangka pendek dan hanya untuk menghabiskan anggaran pertahunnya saja.
Gubsu Minta Diajari
Terkait dengan pernyataan Edy Rahmayadi yang ditujukan kepada F-PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta diajari bagaimana caranya mendekatkan dengan harapan masyarakat, Mangapul Purba SE sebagai Ketua Fraksi saat dikonfirmasi oleh awak media menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak perlu mengajari orang yang sudah ahli strategi.
“Sebagai ahli strategi, harusnya beliau tahu apa yang akan dilakukannya, karena tidak punya komitmen membangun Sumut maka hanya retorika yang dia bangun, membodoh-bodohi rakyat itu namanya, tapi kalau punya komitmen membangun Sumut maka dia akan merealisasikan visi dan misinya dalam bentuk kegiatan pembangunan dan terlihat dalam APBD setiap tahunnya,” ujar Mangapul.
Terakhir, Mangapul menyatakan bahwa Edy Rahmayadi tidak perlu minta diajari, cukup dia nyatakan apa saja yang telah dilakukannya sebagai sebuah legazy untuk rakyat Sumut. Kritikan, penilaian dan evaluasi ini merupakan kontribusi PDI Perjuangan untuk kepentingan pembangunan di Sumut demi kesejahteraan rakyat dan dibutuhkan kepekaan sosial seorang pemimpin untuk mewujudkan itu
“Bahwa Edy Rahmayadi cukup menyampaikan apa saja yang telah dia lakukan terhadap 5006 KM jalan-jalan provinsi di Sumut dan apa saja sarana dan prasarana publik yang telah dibuatnya sebagai sebuah legazy,” pungkas Mangapul. (red)
