Aktifis 98: Bukan Oposisi, Pemerintah yang Sering di Serang Buzzer

Aktifis 98: Bukan Oposisi, Pemerintah yang Sering di Serang Buzzer
Koordinator Forum Aktifis 98 Sumut, Ikhyar.

MUDANEWS.COM, Medan – Paska Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah membutuhkan kritik, saran dan masukan agar bisa menguatkan kinerja, pemerintah justru di anggap memelihara buzzer untuk membungkam oposisi.

Menyikapi hal tersebut Koordinator Forum Aktifis 98 Sumut menilai para tokoh tersebut tidak jujur terhadap situasi yang terjadi.

“Jika kita mau jujur dan objektif, sejak pilpres 2014, 2019, Pilkada 2017 hingga saat ini, pemerintah dan Presiden Jokowi lah yang paling banyak di fitnah dan di serang isu hoax oleh para buzzer perorangan maupun kelompok yang terorganisir dalam rangka menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik, pembunuhan karakter bahkan yang bertujuan mendelegitimasi pemerintah,” tutur Ikhyar di Medan, Kamis, (11/2/2021).

Ikhyar mengatakan tidak semua orang yang membela maupun mengkritik pemerintah merupakan buzzer

“Tetapi walaupun begitu, tidak semua orang yang mendukung pemerintah atau melakukan kritik terhadap pemerintah itu merupakan seorang buzzer. Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro maupun kontra sebenarnya mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan relnya,” jelasnya.

Menurut Ikhyar, penegakan hukum merupakan alat untuk meminimalisir sampah demokrasi.

“Tetapi memang dalam setiap dinamika dan proses demokrasi yang berjalan selalu ada sampah sampah demokrasi seperti fitnah, hoax, buzzer dan lainnya, untuk itu penegakan hukum merupakan alat demokrasi ├╣ntuk meminimalisir sampah demokrasi tersebut,” ungkap Ikhyar.

Ikhyar berpendapat bahwa tradisi demokrasi dan budaya hukum sebenarnya sudah meningkat di Indonesia.

“Sebenarnya tradisi saling melaporkan terhadap dugaan kejahatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah maupun hoax merupakan hal yang positif, karena masyarakat sudah meningkat kesadaran dan budaya hukumnya serta tidak lagi lagi melakukan tindakan main hakim sendiri,” kata Ikhyar.

“Budaya hukum yang sudah meningkat serta penegakan hukum yang serius dari pemerintah justru akan berdampak pada stabilitas politik, ekonomi dan memenuhi rasa keadilan,” pungkasnya. Berita Medan, (Red)