Amerika Serikat, Runtuhnya Sokoguru Demokrasi Dunia

Amerika Serikat
Prof Dr H Yuddy Chrisnandi SH ME

Oleh: Prof Dr H Yuddy Chrisnandi SH ME

MUDANEWS.COM – Democracy dikenal dua puluh tiga abad lalu pada era Yunani kuno, Plato mengemukakan pandangannya tentang bentuk Negara. Plato meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik. Ia lebih mendukung elite terdidik, moralis yang bijaksana memerintah (the philoshoper king) (Rapar; 1996), namun sejarah mencatat demokrasi diterima mayoritas warga dunia. Tidak satupun negara ingin disebut sebagai tidak demokratis, bahkan negara yang berideologikan komunismepun menyebut dirinya Negara Demokrasi Kerakyatan.

Francis Fukuyama seorang pemikir dan pembela gagasan liberalisme barat dalam karyanya “The End of History and The Last Man”, setelah mengkaji ideologi-ideologi besar dunia pasca keruntuhan komunisme Uni Soviet-menyimpulkan akhir peradaban manusia berpuncak pada demokrasi dalam tatanan politik, dan kapitalisme dalam tatanan ekonomi
(Fukuyama: 2006).

Demokrasi di Amerika Serikat

Amerika Serikat dan kawasan Eropa Barat, demokrasi terinternalisasi dalam perilaku masyarakat hingga membentuk kebudayaan yang dominan, bukan hanya dalam sistem politik namun juga mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi.

Thomas Jefferson saat menuliskan Declaration of Independence 4 Juli 1776 menyebut demokrasi terefleksikan dalam kehidupan, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan yang menjadi tujuan para imigran untuk mengejar nilai-nilai tersebut ke perantauan di Amerika.

Alexis de Toucqueville dalam karya klasiknya “Democracy in America” (1835), menyebut nilai-nilai demokrasi berakar kuat dalam filosofi bangsa, agama, kultural, pluralisme bahkan sampai tatatan sosial terkecil, yaitu keluarga (Nasir Badu; 2015).

Menguatkan pandangan Touqueville, Samuel P. Huntington dalam karyanya “The Thrid
Wave; the Democratitation in the Late Twentieth Century” (1991) yang sejalan dengan
karyanya yang lain “The Clash of Civilization and the Remarking of World Order” (1996)
mengemukakan hal yang sama.

Huntington menjelaskan bahwa dunia telah menjalani tiga gelombang demokrasi, yang pertama antara tahun 1828 sampai 1926, yang kedua antara tahun 1943 sampai 1962 dan yang ketiga sejak tahun 1974.

Ada negara yang sudah dinyatakan demokratis namun demokrasinya mengalami arus balik ketika rezim totalitarian menggantikan pemerintahan yang demokratis. AS sendiri dinilai Hutington telah mempelopori gelombang demokrasi dunia sejak tahun 1823.

Nilai universal demokrasi seperti yang terwujudnya dalam kebebasan, keadilan dan
persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) serta pemerintahan demokratis (government from the people, by the people and for the people) memiliki akar kuat di AS. Pilpres AS telah berlangsung sebanyak 59 kali dengan mengantarkan 45 Presiden termasuk Joe Biden yang menang Pilpres pada 3 November 2020. Dalam sejarahnya Pilpres AS selalu berlangsung damai.

Franklin Delano Roosevelt, Presiden AS ke-32 terpilih empat kali (1933-1945) dimasa depresi ekonomi-PD II. Presiden sebelumnya rata-rata terpilih 2 kali saja. Lewat amandemen ke 22 Konstitusi AS pada 27 Februari 1951 masa jabatan Presiden kemudian dibatasi untuk dua periode.

Puncak dari tradisi berdemokrasi AS ada pada kemenangan George W. Bush yang
mengalahkan Al Gore dalam Pilpres tahun 2000 dalam satu pemilihan yang cukup alot.  Gore memenangkan popular vote (suara nasional). Namun gagal mencapai 270 electoral vote yang dibutuhkan untuk menang selisih 1 suara electoral saja. Mahkamah Agung sendiri memerintahkan penghentian pemungutan suara ulang di Florida yang akhirnya
memenangkan Bush dengan selisih suara tipis 537 suara di Florida.

Dalam pidato kekalahannya, Al Gore mengatakan dia menolak keputusan MA, namun demi menjaga persatuan dan mengedepankan Demokrasi, ia menerima hasil Pilpres itu, walau sangat pahit tentunya. Bukan hanya Al Gore, tercatat Andrew Jackson (1824), Samuel Tilden (1876), Grover Cleveland (1888) dan Hillary Clinton (2016) memenangkan popular vote, namun kalah dalam electoral vote sebagai penentu. Sejarah mencatat, jiwa besar kenegarawanan para pemimpin di Amerika Serikat dan kematangan berdemokrasi rakyat Amerika Serikat.

Begitulah keyakinan demokrasi di Amerika Serikat, sebuah pelajaran Demokrasi yang amat
berharga dalam sejarah kegemilangan Demokrasi. Paradoks Demokrasi di Amerika.  Sekalipun Huntington menilai demokrasi AS telah kokoh, namun beberapa peristiwa yang
memperlihatkan arus balik yang mengancam nilai-nilai demokrasi juga terlihat.

Diawali perbudakan kulit hitam dua abad yang lalu, kematian George Floyd yang memicu kerusuhan rasial yang luas di AS tahun lalu, atau yang paling up to date penyerangan gedung Capitol Hill pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Presiden Donald Trump yang menyisakan polarisasi politik pasca Pilpres AS 2020.

Saat gedung Capitol diserang, Sidang Pleno Kongres untuk mengesahkan kemenangan Joe
Biden dan Kamala Haris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS terpilih sedang dilakukan.
Namun Trump yang tidak menerima kekalahan yang komentarnya dinilai menghasut para
pendukung untuk menduduki gedung Capitol dan menekan DPR, dinilai sebagai ancaman
demokrasi AS.

Pendudukan yang berujung pada kerusuhan di gedung Capitol hingga jatuh empat orang tewas, jelas merupakan tindakan yang tak bisa diterima dalam demokrasi. Dunia kaget dan tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi di AS.

Ketua DPR Nancy Pelosy, mengatakan peristiwa itu adalah pemberontakan kepada negara.
Trump dinilai Pelosy sebagai Presiden yang paradoks di negeri demokrasi yang paling
mapan namun tindakannya justru menghadirkan bahaya bagi bangsa Amerika. Atas
dakwaan tersebut akhirnya DPR memakzulkan Trump untuk kedua kalinya pada 13 Januari 2021, satu minggu sebelum masa jabatannya berakhir melalui pemungutan suara yang
didukung 232 anggota DPR termasuk 10 orang diantaranya dari Partai Republik.

Penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berakar kuat di AS tiba-tiba runtuh
ditengah pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Sebagaimana Huntington, penulis juga
percaya demokrasi di AS yang tengah jatuh tidak akan seat back jauh kebelakang. Namun
yang pasti bersamaan dengan pelantikan Presiden Joe Biden hari ini, posisi AS tidak lagi
dipandang sebagai sokoguru demokrasi dunia.

Demokrasi AS dan Indonesia hari ini memperlihatkan derajat yang tidak jauh berbeda.

Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional/Duta Besar RI LBBP Untuk Ukraina, Georgia dan Armenia/ Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar.