Wahai Kaum Elit, Apa Kabar 6 Orang Laskar itu?

MUDANEWS.COM – Tragedi itu, dimana ada 6 orang anak bangsa mati tanpa kejelasan. Pak Polisi masih “kekeuh” mengatakan bahwa ada tembak menembak, bahkan hingga hari ini statement selalu berubah-ubah. Tapi, mata rakyat terbuka lebar melihat adanya ketidakadilan dalam kasus itu. Melihat keganjilan-keganjilan yang dipertontonkan aparat, walaupun sekali lagi, keganjilan-keganjilan kasus ini sangat jelas dan tidak Kabur.

Sudahlah, kita tidak membahas lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi logika dasar saja sudah sangat menangkap hal ini sebagai “penembakan”, bukan tembak menembak. Ada enam orang yang tewas, dengan banyak luka di dada, masing-masing mendapatkan 4 atau 3 peluru di dada, belum lagi bekas pukulan dan seretan. Dimanakah letak tembak-menembaknya? Entahlah..

Saya menyebut ini tragedi kemanusiaan, tragedi dimana nyawa manusia di negeri ini sudah tidak ada harganya lagi. Jika dia lawan politik, maka sah-sah saja di vonis kriminal bahkan “dihilangkan” nyawanya. Tentu saja sebenarnya rakyat Indonesia geram melihat kasus ini yang seakan-akan ditutup-tutupi, dan menuju “pembenaran” bagi aparat.

Sungguh aneh kiranya di negeri ini, hukum bisa dipermainkan sedemikian rupa. Jika Pemerintah pasti benar, rakyat pasti “Hoax”. Padahal pencipta Hoax atau tidak tergantung siapa yang menguasai Media .. Siapakah yang menguasai Media? Entahlah.. Rakyat bisa menjawab.

Baiklah, kali ini kita menyorot elit yang kemarin duduk di kementerian, yang sama sekali tidak memiliki empati bagi kasus ini. Ditengah-tengah ada enam anak bangsa yang nyawanya meregang tanpa kejelasan Hukum, elit partai berlomba-lomba merebut kursi di kementerian.

“Biarlah Rakyat ‘mati’, asal kursi kami duduki”. Itulah kira-kira di dalam hati para elit tukang dagang “Omong kosong” di negeri ini. Saya mengira, negeri ini tidak pernah concern pada kasus-kasus kemanusiaan, DPR juga bungkam melihat kasus ini, dan hanya beberapa anggota saja yang empati, tetapi secara kelembagaan, DPR belum bertindak “apa-apa” bagi kasus ini. Semuanya diserahkan pada Komnas HAM.

Eksekutif yang dipimpin yang mulia Presiden juga tidak memiliki sikap untuk kasus ini, kecuali pernyataan sikap “sambil sepedaan di istana” yang tidak menunjukkan ketegasan. Bahkan terang-terangan menyatakan bahwa aparat dilindungi hukum dalam bertindak. Lantas, rakyat bisa di “zhalimi” atas nama hukum?

Padahal negara ini punya kewajiban untuk menyatakan sikap yang tegas. Tapi mungkin saja kasus extrajudicial killing ini tidak menarik karena yang menjadi korban adalah lawan politik (HRS) yang memang ingin “dihabisi”. Entahlah.. Bisa benar bisa tidak salah..

Ternyata rakyat tidak punya lagi “pemerintah”, karena pemerintah hanya melindungi golongannya. Enam orang tersebut punya ibu, punya ayah, punya kakak, punya adik, punya saudara dan lainnya. Apakah Hukum memang benar-benar sudah tumpul? Apakah hukum hanya berlaku tajam bagi lawan politik dan tumpul bagi kawan politik?

Negeri ini sepertinya memang selalu mewarisi pemimpin-pemimpin “pengecut” dalam menuntaskan kasus-kasus kemanusiaan. Negeri ini terlalu sibuk dalam pertikaian partai dan golongan hingga lupa kepada rakyat yang ditindas.

Sudahlah, kursi yang diperebutkan oleh elit politik adalah kursi yang bernodakan darah enam anak bangsa yang “mati” di negeri “yang katanya” Pancasila. Kursi para pejabat saat ini dipenuhi sumpah serapah kaum keluarga enam laskar tersebut yang akan di amini oleh Langit. Kursi para pejabat saat ini dilumuri kotornya tangan yang bercak Darah para “pembunuh” enam orang anak bangsa ini.

Dimanakah Keadilan? Keadilan tidak akan ditemui di dalam negara yang isinya dipenuhi pebisnis yang berpikir untung rugi. Karena nyawapun tak ada harganya lagi jika itu tak menambah isi kantong para pebisnis yang duduk manis di Kursi “berdarah” rezim ini.
Salam.

Oleh : Januari Riki Efendi, S.Sos
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Pemikiran Politik Islam UINSU dan Pegiat Literasi.