Menteri Agama, Kapan Diganti ?

Breaking News

- Advertisement -
MUDANEWS.COM – Sekiranya belum terlambat mengajukan usulan, kepada presiden Jokowi, saya ingin menyampaikan aspirasi bahwa menteri yang sangat mendesak diganti/ di-reshuffle saat ini adalah Menteri Agama Fachrul Razi.
Tak ada peran sama sekali kehadirannya dalam kehidupan keberagamaan selama dia menjabat di kabinet ‘Indonesia Maju’, sejak menjabat, 23 Oktober 2019 lalu. Banyak bikin blunder dan belakangan ini anteng dan senyap. Bahkan tiarap.
Kemana dia ketika ibukota didemo para penjual agama, sepekan terakhir? Polisi dan tentara yang menangani didukung masyarakat dan ulama pro NKRI. Kementrian agama yang seharusnya ikut memberikan dukungan moral terkesan tiarap – merunduk – “ngilang”. Absen.
Masyarakat sudah merasakan kehadiran negara kini. Ketegasan polisi dan tentara berhasil memukul mundur pendemo dan menangkap biang keroknya. Tapi pejabat Kementrian Agama yang seharusnya ikut memberi payung hukum dan payung moral – selain Menko Polhukam dan Mendagri – malah tak jelas rimbanya.
Sebagai khatib yang naik pangkat jadi menteri, seharusnya Fachrul Razi memberikan pernyataan tegas. Menunjukkan kejendralannya. Jangan gunakan isu agama untuk politik – apalagi politik sesaat. Stop demo atas nama ulama yang melanggar aturan kerumunan. Dukung polisi dan penegak hukum lainnya ambil tindakan tegas. Begitulah kira kira.
Nah ini kok “amleng”. “Diem bae”. Tahu tahu ceritanya jadi berita pulang kampung dan nostalgia.
Katanya di masa kecil dulu di Aceh kerukunan antar agama terjaga. Antar umat bergana saling membantu. “Masyarakat Aceh sudah pantas menjadi contoh bagi daerah lain soal toleransi dan kerukunan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (13/12) dikutip dari Antara dan diberitakan CNNIndonesia.
Pernyataan di sela-sela melantik pengurus Pejuang Bravo Lima (PBL) Aceh di Asrama Haji, Banda Aceh. langsung dapat tamparan keras dengan beredarnya secarik surat di media sosial dari Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yakni surat dari pemerintah desa yang tidak memberi izin menggelar kebaktian Natal di rumah warga.
Surat yang diteken pada 17 Desember itu dikirimkan kepada Camat Kejuruan Muda Devi Manulang diteruskan ke Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tamiang.
Larangan itu dikuatkan juga dengan pernyataan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh kembali mengeluarkan tausiyah terkait larangan perayaan natal dan tahun baru 2021.
Ketua MPU Kota Banda Aceh Tgk. Damanhuri Basyir, Jumat (18/12/2020) menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengucapkan selamat hari natal kepada mereka yang merayakan.
Apa yang diselesaikan oleh Menteri agama yang notabene seorang jendral dan khatib – selama setahun terakhir? Dalam urusan FPI sudah bikin blunder, karena mendorong FPI dapat izin. Padahal FPI menolak mencantumkan Pancasila.
Sudah benar dia menyebut celana cingkrang, sumber radikalisme, dan sosok “good looking” – tapi begitu dibentak DPR RI langsung keder. Ciut nyali.
Mana naluri jendralnya ?
TUGAS MENTERI AGAMA – siapa pun yang menjabat – seharusnya berhubungan dengan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Ketika agama dipolitisir dan ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu – praktik intoleransi makin meningkat – para pejabat di kementrian keagamaan seharusnya bersuara. Bukan hanya Menkopolhukham dan Mendagri. Apalagi presiden. Sebab, stok dalil dalil dan para ahli agama yang menyampaikan kumpul di kementrian agama.
Semua di kabinet menjalankan tugasnya. Jika ada masalah dengan investasi tentulah menteri investasi yang kita tanya. Juga bila ada masalah dengan luar negeri, Menlu kita tunggu pernyataannya. Begitu juga bidang lainnya.
Ini ada masalah dengan praktik penyimpangan agama, bagaimana? Apa respon pejabat keagaamaan? Kenapa yang merespon ulama ulama pro NKRI yang tak makan gaji dari negara. Ulama pemerintah pada ke mana?
SANTER diberitakan beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan kabinet ‘Indonesia Maju’ semakin menguat. Terutama sejak Menteri KKP Eddy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara dijadikan tersangka oleh KPK.
Konon, akan ada enam posisi di kabinet yang akan terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, sumber kompeten menyebut, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya akan ada lebih dari enam nama yang terdampak reshuffle oleh Jokowi.
Selain melakukan reshuffle kabinet, Jokowi juga akan menambah beberapa posisi wakil menteri (Wamen).
Merujuk laman Kompas, kabarnya akan ada dua posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi.
Bahkan, isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu Pon (23/12/2020) yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).
Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.
Saya cuma nitip Menag Fachrul Razy agar diganti. Karena lebih banyak membebani Kabinet ‘Indonesia Maju’ Pak Jokowi
Oleh : Supriyanto Martosuwito
- Advertisement -

Berita Terkini