MUI Sumut Jangan Dijadikan Alat Kepetingan Politik Praktis

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Dr H Maratua Simajuntak terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Sekretaris Umum Dr H Asren Nasution, Bendahara Umum Drs H Sotar Nasution, MHB untuk masa khidmat 2020-2025 pada kegiatan Musyawarah Daerah ke IX, yang berakhir Minggu (20/12/2020) di Hotel Santika Dyandra Medan.

Ketua PKNU Sumut memberikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan MUI akan perannya dalam menyikapi situasi berbangsa dan bernegara saat ini.

“Saya memberikan ucapan selamat atas terpilihnya pengurus MUI Sumut periode 2020-2025, sekaligus mengingatkan tantangan MUI kedepan yaitu maraknya intoleransi dan radikalisme agama di tengah masyarakat yang mengancam NKRI dan Pancasila,” kata Muhammad Ikhyar Velayati di Medan, Senin (21/12).

Ikhyar juga mengingatkan pengurus terpilih jangan menjadikan MUI alat kepentingan politik praktis.

“Walaupun komposisi pengurus MUI Sumut priode 2020-2025 dipimpin oleh mantan pengurus Partai politik, birokrat dan tokoh ormas, jangan sampai ke depan MUI digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis, khususnya Pilgubsu atau Pilpres 2024,” ucap Ikhyar.

Ikhyar mengatakan tugas mendesak MUI saat ini adalah intoleransi dan menguatnya paham trans nasional di Indònesia.

“Hasil penelitian SETARA Institut yang mengatakan ada 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia sudah terpapar paham Islam radikalisme. Kemudian mantan Menhan Ryamizard Ryacudu juga pernah menyebut ada sekitar 3 persen prajurit TNI yang terpapar radikalisme dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara dan terakhir penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan hasil penelitiannya terdapat ada 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan doktrin bermuatan radikalisme, jelas Ikhyar.

Menurut Ikhyar MUI Sumut harus punya program dan strategi untuk menetralisir intoleransi dan paham trans nasional tersebut.

“Menyikapi kondisi tèrsebut, tugas mendesak MUI saat ini segera merumuskan progràm dan strategi mengantisipasi menguatnya radikalisme dan intoleransi yang menguat di Sumut, sehingga terbentuk umat yang punya pemahaman dan tindakan yang tawassuth (sikap tengah), At-Tawazun, (keseimbangan), Tasamuh (bersikap toleran) dan Al-I’tidal (tegak lurus ) sesuai dengan prinsip Islam Ahlusunnah Waljama’ah,” ucap Ikhyar.

Agar program ini berhasil maka di struktur MUI terpilih justru harus steril dari pemikiran maupun oknum yang radikal.

“Agar program moderasi beragama dan proses deradikalisasi berhasil, maka MUI harus memastikan pengurusnya bersih dari tokoh tokoh yang punya pemikiran radikal dan jejak rekam anti pemerintah,” tegas Ikhyàr. (red)

 

- Advertisement -

Berita Terkini