MUDANEWS.COM, Jawa Barat – Aliansi Pemuda Jawa Barat Peduli Demokrasi mengadakan diskusi daring ke-2 yang bertema “Pilkada Serentak 2020 dalam Persepktif Aktivis” yang melibatkan Ketua DPC GMNI Kota Bandung Muh. Bachroen Ilham SH, Ketua DPC PMKRI Kota Bandung Fernando Malvin Aliong P, dan penulis/kolumnis Rendi Merta Rahim SIp sebagai pembicara.
Dalam acara tersebut dipandu oleh moderator yaitu Almira N Sugiarto seorang kader SKPP Jawa Barat.
Pada sesi pertama Muh. Bachroen Ilham berkesempatan menyampaikan bahwa letak urgensi Pilkada berada pada kebutuhan atas pempimpin baru untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Resiko penularan pada ajang Pilkada 2020 menjadi hambatan baru, usaha yang dapat dilakukan yaitu sadar mencegah penularan dengan menerapkan protocol Covid-19.
“Peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam menentukan aturan yang berlaku dan pemberian sanksi yang jelas terhadap pelanggar protokol,” jelasnya, Sabtu (28/11/2020).
Sesi kedua dilanjut oleh Fernando Malvin Aliong P mempresentasikan mengenai hasil survey kepada masyarakat mengenai pandangan terhadap Pilkada 2020 yang menyatakan bahwa hambatan pada Pilkada 2020 yaitu pandemi yang beresiko memuhnculkan klaster baru dalam penyebarannya.
Hasil observasi menyatakan bahwa dampak Pilkada 2020 berpengaruh pada aspek kesehatan yaitu penambahan kasus baru klaster Pilkada, dan dampak terhadap perekonomian yaitu perputaran ekonomi serta tingginya kemungkinan politik uang.
“Argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan pemerintah wajib menindak tegas melihatkan adanya kontradiksi dengan pelaksanaan Pilkada 2020,” paparnya.
Sesi terakhir diisi oleh Rendi Merta memberikan statement awal bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, berarti bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah pemudaperlu ikut dalam mengawasi tahapan pemilu dalam menjadi penghubung masyarakat.
“Diharapkan juga pemuda yang terlibat dalam organisasi mampu menyebarkan edukasi secara komunal kepada masyarakat luas,” kata Rendi.
Pelaksanaan Pilkada juga merupakan usaha dekonsentrasi kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah. Dalam undang-undang mengatakan bahwa fungsi partai politik adalah mendidik dan menyimpan kader pada tiap daerah untuk menjadi pemimpin.
Beliau juga menyatakan bahwa Pilkada merupakan sebuah kegagalan reformasi, karena keberhasilan membangun daerah dalam Pilkada hanya sebanyak 40%. Permasalahan lain dalam pagelaran pilkada kali ini adalah kurangnya pemahaman kepala daerah terhadap daerahnya sendiri dan kapabilitas yang belum mumpuni. Sebagai pemuda kita perlu banyak kaji mengenai pentingnya pilkada sehingga menciptakan kritikal baku berupa gagasan literasi.
Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh moderator yaitu sebagai mana peran pemuda di tengah masyarakat yaitu berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan Pilkada dan sadar akan pentingnya memberikan pendidikan mengenai partisipasi masyarakat dalam pilkada.
“Setiap kajian yang dilaksanakan perlu kebersinambungan dan direfleksikan dalam bentuk tindakan yang nyata,” tutup Almira. (red)
