Menunggangi Pemerintah

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Oleh : Hasanuddin
(Ketua Umum PB HMI 2003-2005)

MUDANEWS.COM – Ada tiga cabang pemerintahan yang sering di sebut dengan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bambang Soesatyo yang saat ini menjabat Ketua MPR sebagaimana dilansir sejumlah media mengatakan bahwa untuk menguasai Indonesia, cukup dengan menguasai partai politik. Dan untuk keperluan itu para pemilik modal tidak perlu merogoh kocek mereka dalam-dalam, karena hanya perlu beberapa trilliun saja untuk menguasai partai politik di Indonesia. Jumlah yang ‘seupil’ saja dari harta kekayaan para Konglomerat.

Sejak liberasi sistem politik diterapkan di tanah air, pasca amandemen UUD 45 di laksanakan, peran partai politik memang sangat sentral dalam proses rekrutmen dan promosi politik. Semua cabang pemerintahan dapat “dimainkan”oleh partai politik melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada para anggota DPR. Fraksi-fraksi partai politik di DPR sebagai perpanjangan partai politik memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan undang-undang.

Dalam proses rekrutmen politik untuk eksekutif misalnya, peran parpol selalu dipertahankan dominasinya melalui penentuan parlementary treshold dalam pencalonan Presiden, atau presidential treshold. Hal ini memaksa siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden mutlak memenuhi ketentuan presidential treshold tersebut, dan untuk keperluan tersebut seorang calon memerlukan dukungan finasial dari para pemilik modal untuk memperoleh dukungan parpol dalam memenuhi ketentuan presidential treshold tersebut. Ketentuan pada tingkat pemilihan presiden ini, diberlakukan pula pada pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Akibatnya menurut Menko Polhukam Mahfud MD, sekitar 90 an persen para calon kepala daerah itu dibiayai oleh para cukong. Atau dengan bahasa lainnya, para cukong menguasai 90 an persen kepala daerah di tanah air.

Dengan menguasai Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, para pemilik modal memiliki akses terhadap berbagai resources di negara ini. Para cukong atau konglomerat yang mengendalikan kekuasaan eksekutif ini, perlahan memberikan kesadaran bagi para petinggi aparat TNI-POLRI bahwa ada jalur pintas untuk meraih jabatan, yaitu melalui jalur para cukong. Lalu terjadilah situasi dimana para cukong memiliki pengaruh yang besar dikalangan elit Polisi dan Tentara.

Demikian halnya dalam penempatan seseorang dalam jabatan-jabatan publik diberbagai lembaga pemerintah.

Maka terjadilah situasi di mana Konglomerasi atau cukong ini mengendalikan pemerintah dari menara-menara gading mereka. Mereka telah menjadi shadow government yang mengendalikan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum itu.

Proses penyusunan UU Omnibus Law adalah bentuk paling mutakhir bagaimana para cukong ini memainkan bidak-bidak mereka di pemerihtahan.

Melalui keluh kesah yang mereka sampaikan, atas berbagai hambatan berusaha, mereka mendesakkan adanya kemudahan berusaha dengan melakukan deregulasi atas berbagai produk perundang-undangan. Alasan yang mereka sampaikan untuk menciptakan lapangan kerja. Suatu alasan yang dibuat-buat saja. Padahal sesungguhnya dibalik itu adalah upaya penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi secara luas. Dari pertambangan, kehutanan, pertanahan, hingga kemaritiman atau kelautan.

Mereka menunggangi Presiden, Pimpinan Parpol dan menjadikan polisi sebagai tukang pukul mereka menghadapi aksi-aksi penolakan.

Mentalitas aparat kepolisian dihadapan para cukong sungguh mengecewakan. Berbagai video viral menunjukkan betapa polisi yang digaji oleh negara itu, rela melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya demi melayani para cukong, misalnya mengawal mereka jogging, menggunakan fasilitas milik negara secara tidak sewajarnya.

Pemerintah memang dibentuk melalui Pemilu, tapi setelah pemerintahan terbentuk, rezim pemerintahan adalah budak para cukong. Itulah yang lebih tepat di katakan “ditunggangi”.

Jadi jika ada aksi-aksi melawan pemerintah lalu pemerintah senang menuduh aksi itu ditunggangi, sebaiknya perbanyak bercermin. Siapa sebenarnya yang sedang ditunggangi oleh para cukong itu?

Sampai kapankah pemerintahan ini ditunggangi oleh para cukong? Bagaimana caranya menghasilkan pemerintahan yang merdeka, yang berdaulat sebagaimana seharusnya bahwa pemerintahan itu adalah wujud dari kedaulatan rakyat dalam bernegara?

Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang, demikian menurut Ebiet G. Ade.

Merdeka

- Advertisement -

Berita Terkini