MUDANEWS.COM, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dan Din Syamsuddin saling berbalas komentar terkait keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Perang mulut kedua tokoh itu berawal dari anggapan adanya ancaman hingga klaim penegasan KAMI bukan sebagai kumpulan orang-orang pengecut.
Moeldoko mulanya menyampaikan tanggapan atas keberadaan KAMI yang dimotori oleh Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo. Bagi Moeldoko, koalisi itu hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan.
“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” papar Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).
Moeldoko, pada dasarnya, tak masalah dengan keberadaan KAMI ini asalkan mereka menyampaikan aspirasi sesuai nilai-nilai demokrasi. Tapi mantan Panglima TNI itu mewanti-wanti KAMI agar jangan sampai mengganggu stabilitas politik.
“Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ungkapnya.
Hal itu ditegaskan lagi oleh Moeldoko. Pemerintah siap mengambil langkah bila stabilitas politik terganggu oleh KAMI.
“Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali, negara punya kalkulasi. Untuk itu, ada hitung-hitungannya,” tegas Moeldoko.
Din Syamsuddin sebagai deklarator KAMI pun angkat bicara. Din meminta Moeldoko tak melempar ‘ancaman’ karena KAMI bukan kumpulan orang pengecut.
“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” kata Din dalam keterangannya, Jumat (2/10).
“Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman, akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepada-Nya,” ungkapnya.
Din mengatakan KAMI memang mempunyai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud Din antara lain:
(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).
(c). Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
“Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Din meminta agar pihak Istana tidak mudah membuat tuduhan kepada KAMI. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin dinilai memecah belah masyarakat.
“Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?” tanyanya.
“Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?” ungkapnya.
Moeldoko pun merespons balik atas pernyataan Din itu. Moeldoko membantah melempar ancaman kepada KAMI.
“Le ngancem, sopo le ngancem (siapa yang mengancam, siapa yang mengancam), tidak ada yang mengancam kok,” kata Moeldoko saat ditemui wartawan di Graha Suara Muhammadiyah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Jumat (2/10).
“Tidak ancaman, ancamannya ada di mana. Dialog itu, dialog online,” ucapnya secara singkat.
Bantahan serupa juga disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Donny menerangkan Moeldoko sekadar mengingatkan jangan sampai KAMI berpolitik praktis dan menimbulkan instabilitas politik.
“Saya kira peringatan yang wajar. Mengingatkan sesama anak bangsa, jika memberi catatan, beri catatan yang masuk akal dan tidak bercorak politik praktis atau tidak bermain politik praktis. Jangan kemudian bermain politik dan ganggu stabilitas. Itu saya kira apa yang dimaksud Pak Moeldoko,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian ketika dihubungi, Jumat (2/10).
KSP kembali menegaskan tidak ada ancaman yang disampaikan Moeldoko kepada KAMI. KSP mengatakan, di masa krisis akibat pandemi virus Corona, yang dibutuhkan adalah stabilitas politik.
“Tidak ada ancaman. Itu mengingatkan, memberikan masukan dalam demokrasi wajar, tetapi jangan kebablasan. Tahu batas. Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis. Yang dibutuhkan stabilitas, bukan instabilitas. Kalau bermain politik, tentu apabila ada yang kebablasan atau langgar aturan, pasti ada konsekuensinya,” ujar Donny.
Sumber : detik.com
