MUDANEWS.COM, Jakarta – Ketua Paguyuban Silat Setia Hati Wilayah Jabodetabek, Bima Satria meminta kedua kubu yang memperebutkan kursi Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Madiun untuk islah, mengakhiri dualisme, dan fokus membina anggota silat yang akhir-akhir ini terlibat kekerasan di beberapa daerah.
Keresahan itu, kata Bima, dilandasi banyaknya gesekan horisontal yang melibatkan Anggota PSHT di bulan Suro (Muharram) 2020 ini.
”Saya sebagai anggota sedih melihat pendekar silat bentrok dengan warga sipil. Kemarin di Situbondo 45 pendekar PSHT jadi tersangka karena merusak rumah warga dan melukai masyarakat. Ini harusnya dipikirkan pengurus pusat. Bukan malah rebutan jabatan yang konyol,” kata Bima dalam rilis persnya di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
PSHT sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), ucap Bima, harusnya jadi contoh dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban nasional. Namun faktanya, jelas Bima, anggota PSHT malah banyak jadi pelaku kerusuhan yang merugikan secara jiwa maupun ekonomi bagi masyarakat luas.
”PSHT ini kan didirikan agar anggotanya jadi berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Tapi gara-gara elitnya kerasukan nafsu berebut kekuasaan, jadi melalaikan tugasnya membina saudara muda. Akhirnya anggota yang berjumlah jutaan dan tersebar di seluruh Indonesia, seperti tak punya ketua dan tidak terbina,” ujarnya.
Beberapa hari sebelumnya, ratusan anggota silat PSHT di Kabupaten Situbondo menyerang warga hanya karena dipergoki merampas bendera Merah Putih milik seorang warga. Akibat kebrutalan anggota organisasi yang berdiri sejak tahun 1922 ini, belasan warga terluka dan puluhan bangunah rusak. Kepolisian Situbondo pun bertindak tegas dengan menangkap puluhan pendekar dan menetapkan 45 lainnya sebagai tersangka tindak penganiayaan dan perusakan barang.
Dalam rilis pers Paguyuban Silat dijelaskan, Pengurus Pusat PSHT yang bermarkas di Madiun, tampuk kepemimpinan terbelah jadi dua, yaitu kubu Moerjoko dan M. Taufik. Kedua pendekar sepuh itu sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum yang sah sejak 2 tahun silam, sehingga menyebabkan anggota perguruan terbelah sampai ke tingkat Kabupaten dan Desa di seluruh Indonesia. Berita Jakarta, red
