MUDANEWS.COM, Jakarta – Masuknya dua yayasan perusahaan yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditengarai menjadi penyebab LP Ma’arif PBNU dan Muhammadiyah keluar dari POP.
Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai merapatnya Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna seharusnya tak menjadi polemik. Apalagi, kedua yayasan tersebut memang menjadi wadah yang fokus turut berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan. Maka, Andreas mengatakan, seharusnya tak ada masalah apabila kedua yayasan itu masuk dalam POP Kemendikbud.
“Apakah hanya karena yayasan Tanoto dan Sampoerna ikutan POP? Setahu saya lembaga-lembaga ini juga memang mempunyai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan mereka menggunakan dana yayasan sendiri,” ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (24/7).
Terlebih, ia menuturkan, bergabungnya Tanoto Faoundation dan Yayasan Putera telah terkonfirmasi tidak memakai skema pembiayaan dengan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN), tetapi memakai mandiri dan dana pendamping (maching faund)
Sebagaimana diketahui bahwa Kemendikbud telah menyiapkan tiga skema pembiayaan. Selain murni dengan APBN, terdapat skema pembiayaan mandiri serta dana pendamping yang bisa dipilih setiap organisasi dalam menjalankan POP.
“Sebenarnya penjelasan itu sudah bagus. Jadi saya tidak tahu kenapa bisa jadi polemik?,” tanya Andreas.
Oleh sebab itu, dia tak mau berkomentar lebih jauh dan memilih menunggu pembahasan pada saat Rapat Komisi X, terkait persoalan polemik yang terjadi dalam POP Kemendikbud.
“Apakah program ini salah? Soal ini akan dibahas nanti dalam rapat komisi X. Supaya tidak menjadi isu dan polemik di luar konteks substansi,” tuturnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Komisi X berencana memanggil Mendikbud Nadiem Makarim dan dua yayasan yang lolos Program Organisasi Penggerak (POP) yakni Samporna dan Tanoto. Pemanggilan itu terkait adanya kontroversi hingga mundurnya LP Ma’arif PBNU dan Muhammadiyah dari program tersebut.
”Kita rencana mengklarifikasi, minta penjelasan dari Mas Nadiem. Mungkin langkah awal kita tanya Mas Nadiem, ketika ini belum clear baru kemudian kita ada opsi untuk memanggil juga Sampoerna dan Tanoto Foundation,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pada wartawan, Kamis (23/7).
Syaiful menyesalkan Muhammadiyah dan NU mundur dari POP. Hal itu menurutnya membuat program tersebut kehilangan legitimasi.
“NU, Muhammadiyah mundur, saya dengar informasi juga katanya PGRI mau mundur. Artinya kalau kelembagaan ini mundur saya merasa program ini kehilangan legitimasinya karena walau bagaimanapun NU Muhammadiyah adalah penyelenggara pendidikan sejak sebelum bangsa ini merdeka,” jelasnya.
Sumber : Merdeka.com
