Kemarahan Jokowi, Apakah Mewakili Kemarahan Rakyat?

Januari Riki Efendi, S.Sos

MUDANEWS.COM – Baru-baru ini viral Presiden Jokowi marah-marah di depan kabinetnya atau di depan para menterinya. Kemarahan Jokowi ini diindikasikan karena kerja lambat dari Menteri terutama yang paling menonjol diserang adalah Menteri Kesehatan dalam menangani Pandemi Covid-19. Jokowi “berang” dengan kinerja yang lamban dari para menterinya. Hingga beliau mempermasalahkan anggaran yang lamban dicairkan ke masyarakat, serta sistem manajamen menteri yang juga lamban.

“Jika butuh Perppu, saya keluarkan, jika butuh Perpres saya keluarkan”. Begitulah kata Pak Jokowi saking kesalnya dengan lambannya kerja para menterinya. Bahkan Pak Presiden membawa nama rakyat, bahkan beliau mengatakan jabatan politik beliau pertaruhkan demi rakyat. Tentu secara lisan ini sangat heroik.

Tapi sungguh di sayangkan, video kemarahan Jokowi ternyata sudah expired alias sudah “basi”. Dikarenakan video kemarahan beliau diupload setelah 10 hari kemarahan beliau di dunia nyata. Sungguh disayangkan. Apalagi di tengah-tengah degradasi hukum saat ini, apa yang dilakukan Pak Jokowi sangat tidak mewakili kemarahan rakyat.

Jokowi marah dengan para menterinya karena lamban dalam bekerja, serta manajemen yang parah. Tapi rakyat marah karena RUU HIP yang diindikasikan akan membangkitkan komunisme, serta akan merusak nilai-nilai Pancasila. Rakyat juga marah dengan kenaikan BPJS yang telah disahkan. Rakyat juga masih marah karena kasus Novel Baswedan yang mencederai keadilan hukum. Rakyat juga marah karena ada wacana “nyeleneh” akan dikenakannya pajak bersepeda. Dan banyak lagi kemarahan rakyat.

Pak Jokowi marah untuk siapa? Dan mewakili siapa? Tentunya rakyat tak merasa terwakili dengan kemarahan beliau. Rakyat sudah maklum dengan kinerja para menterinya. Karena menterinya pun dipilih karena “hutang budi” partai karena telah mendukung, atau hanya sekedar ucapan terima kasih karena ikut memenangkan di Pilpres kemarin. Ada pun sebagai oposisi yang ditarik sebagai menteri, tidak lebih hanya untuk mengamankan kekuasaan. Jadi rakyat sudah tidak heran.

Penulis berpendapat tidak bijak kiranya, apabila Pak Presiden marah-marah di depan umum apalagi disorot kamera, lalu di upload setelah 10 hari marah-marahnya di dunia nyata. Karena, itu sama saja menunjukkan kelemahan dari kepemimpinan beliau, bukankah kemarin beliau mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi Presiden. Maka kerja para menteri itu adalah representasi kerja dari Presiden. Alangkah baiknya Pak Presiden memanggil para pembantunya satu persatu di ruangan lalu mengevaluasi mereka.

Sebenarnya rakyat tidak butuh “drama” berepisode lagi di Istana Negara. Rakyat butuh klimaks kebijakan pak Presiden yang pro rakyat. Rakyat butuh Pak Presiden bicara mengenai RUU HIP, atau menolak kenaikan BPJS, bicara soal kasus Novel Baswedan dan juga lainnya.

Pak Presiden seharusnya berhenti melihat kuman di ufuk barat tapi gajah dipelupuk mata dilupakan. Pak Presiden jika ingin tenang dalam memimpin, maka ikuti apa maunya rakyat. Bukan apa yang ingin di “drama” kan oleh dalang politik di Istana. Semoga ada secercah harapan untuk keadilan di negeri ini. Salam.

By : Januari Riki Efendi, S.Sos
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana jurusan Pemikiran Politik Islam UINSU dan Pegiat Literasi.