ISNU Langkat, Mendesak Pemerintah RI Menolak Kehadiran ISIS

ISNU Langkat, Mendesak Pemerintah RI Menolak Kehadiran ISIS
Ketua PC ISNU Kabupaten Langkat Dhevan Efendi Rao SH SPd Bersama Unsur Dewan Penasehat PC ISNU Kabupaten Langkat Abangnda Safril SH

MUDANEWS.COM, Langkat – Sejumlah kelompok menyatakan secara terbuka dukungan terhadap pemimpin Daulah Islamiyah alias ISIS walaupun Pemerintah Indonesia telah menyatakan penolakan terhadap ideologi kelompok ini.

Awal bulan ini, beberapa ormas Islam Indonesia – termasuk PBNU dan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia- juga menegaskan penolakan terhadap kelompok ini.

Mereka menyebutkan ideologi Daulah Islamiyah bukan ideologi Islam dan bersifat ‘radikal’.

Ketua PC ISNU Kabupaten Langkat Dhevan Efendi Rao SH SPd atau sering disapa dengan Buya Dhev, beliau mengatakan bahwa Daulah Islamiyah adalah gerakan radikal yang mengatas-namakan Islam di Irak dan Suriah, namun tidak mengedepankan watak Islam yang rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta).

“ISIS menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran terhadap tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, serta ingin meruntuhkan negara yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajahan,” tegas Buya Dhev di Langkat, Minggu (9/2/2020).

Ancaman terhadap keberagaman Indonesia, Buya Dhev, memberitahukan penyebaran dukungan untuk ISIS dari beberapa negara dan dilakukan termasuk melalui media sosial.

“ISNU Langkat memantau pergerakan ini dan juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar sigap, tegas jangan terlalu lama memutuskan pemulangan warga negara Indonesia yakni eks Anggota ISIS yang sudah meninggalkan negeri tercinta ini Indonesia dengan tujuan mereka masuk kelompok radikal yang tidak mempunyai arah tujuan yang jelas, dan meminta adanya keterlibatan masyarakat Indonesia untuk mencegah penyebarluasan kelompok radikal yang mendukung ISIS baik dari komunitas pengguna medsos di Indonesia,” tegasnya.

“Kita harus mengamandeman UU agar dapat mencegah penyebaran paham radikal, kekerasan, merusak sistem pemerintahan dan pembodohan,” ujar Buya Dhev.

Buya Dhev mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengatasi meningkatnya ideologi radikal terutama di kalangan anak-anak muda, yang dikhawatirkan bisa mengancam keberagaman. Seberapa jauh ideologi Daulah Islamiyah ini dapat mengancam keberagaman Indonesia? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyebaran ideologi kelompok ini?

“Jika itu menyangkut paham radikal ideologi keagamaan, ya perlu ada pembinaan khusus dan tentu juga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan. Semua diambil alih peran Negara. ISNU Langkat juga mengajak semua organisasi masyarakat (ormas), bukan hanya ormas Islam, untuk selalu meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang terpapar radikalisme dan bisa memecah persatuan bangsa,” pungkas Buya Dhev.

Bendahara PC ISNU Kabupaten Langkat Mustafa Habib SPd MPd mengatakan, pilihan untuk meninggalkan Indonesia dibuat secara sadar oleh para WNI eks ISIS tersebut. Karena itu mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai WNI.

“Ketika mereka tidak bisa pulang. Biarkan mereka menjadi pencari suaka. Kalau nanti keputusan politik barang berbeda. Ketika itu terjadi mereka akan sadar. Publik akan melihat, dunia internasional akan melihat, bahwa ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main. Hal ini yang harus tegas, sejumlah syarat seorang WNI bisa dinyatakan bukan warga negara berdasarkan UU Nomor 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” jelas Habib.

Wakil Ketua PC ISNU Kabupaten Langkat Khairzal Zainuddin SSos menyampaikan jika dipulangkan ke Indonesia, mereka harus mengikuti deradikalisasi terlebih dahulu. Sementara proses radikalisasi membutuhkan waktu.

Kalau nanti habis deradikalisasi diterjungkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi, kenapa?

“Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan, namun pada satu sisi, para WNI tersebut memiliki hak untuk tidak kehilangan status kewarganegaraan,” ucap Khairzal.

Wakil Sekretaris PC ISNU Kabupaten Langkat Khairuddin SPdI MSi mengutarakan munculnya ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria yang mengundang reaksi keras dari beberapa kelompok dan negara negara di dunia, ISIS mulanya yang merupakan kelompok cabang dari Al Qaeda yang pertama kali muncul di Irak sebagai Islamic State of Iraq (ISI) pada 2004. Kelompok itu terlibat dalam konflik sipil yang dimulai ketika Amerika Serikat (AS) melakukan invasi ke Irak, setahun sebelumnya.

ISI melancarkan serangan mematikan di ibu kota Irak, Baghdad, dengan target pos militer AS dan pemimpin suku yang bersekutu dengan “Paman Sam”. Sempat dipukul mundur, ISI kemudian menetapkan basis mereka di Mosul yang menjadi kota kedua di Irak.

Pada 2010, Abu Bakar al-Baghdadi dinobatkan sebagai Pemimpin ISI. Dua tahun kemudian, dia mendapat mandat untuk melebarkan sayap ISI ke Suriah yang dilanda konflik sipil. Dari sinilah ISI berubah menjadi Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

Dengan cepat ISIS segera memantapkan posisinya di Irak dan Suriah. Pada 2014 bertempat di Masjid Nuri Mosul, Baghdad, al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya “kekhalifahan” ISIS yang mencakup Irak dan Suriah.

Syafril SH Praktisi Hukum/Senior Politisi PDI-P Kabupaten Langkat sebagai salah satu Unsur Dewan Penasehat PC ISNU Kabupaten Langkat menyampaikan peran organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Al Washliyah dan ormas-ormas Islam, harus bisa memberikan pembinaan keagamaan yang tentu saja bisa meluruskan paham yang salah menurut ajaran agama Islam.

“Islam mengajarkan cinta damai, tidak saling menghujat menghina menyudutkan pemimpin negeri, dan negara kita sudah berdaulat dengan paham ideologi Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia tentunya kita harus cerdas cermat sebagai kewarganegaraan yang baik patuh dan taat kepada hukum dan undang-undang,” terangnya.

PC ISNU Kabupaten Langkat mendesak agar pemerintah republik Indonesia segera memutuskan ditolak atau tidak pemulangan WNI Eks ISIS dari Timur Tengah dan jika ditolak maka Indonesia lebih aman situasi kondusif dan tentram tetapi jika diperbolehkan WNI Eks ISIS pulang ke Indonesia.

“Maka PR Indonesia semakin banyak dan kerja keras dalam pembinaan terhadap WNI Eks ISIS yang mempunyai paham sesat dan penuh kebencian terhadap pemimpin negeri, serta ingin merubah sistem pemerintahan Indonesia ini adalah ancaman bagi bangsa Indonesia,” tandasnya. Berita Langkat, red