MUDANEWS.COM, Medan – Sekjen Bravo 5 Sumatera Utara M Taufik Umar Dhani Harahap menegaskan masalah hukum di sumatera utara harus dituntaskan, jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan pelayanan publik.
Dilansir dari kompas.com, pemerintah daerah (Pemda) dan kepolisian paling banyak dilaporkan berdasarkan kategori kelompok instansi.
“Dari 182 laporan, sebanyak 100 laporan atau 54,9 persen yang dilaporkan adalah kelompok instansi pemda, baik itu pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar, Sabtu (28/12/2019).
Instansi kepolisian, baik itu polda, polresta, polres, maupun polsek sebanyak 33 laporan atau 18,1 persen. Kemudian di urutan selanjutnya yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI adalah kelompok instansi BUMD/BUMN sebanyak 13 laporan atau 7,1 persen. Disusul Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 9 laporan atau 4,9 persen, dan kelompok rumah sakit pemerintah sebanyak 8 laporan atau 4,5 persen.
Proyeksi Bravo 5 Sumut, Menurut Poltak Oloan Harahap (Koordinator Charta Politika Wilayah Sumut) menjelaskan organisasi ini yang akan di bentuk menjadi ormas. Ini merupakan sangat penting. Karena kondisi saat ini tidak sedang baik baik saja. Awalnya kita dihadapan kan pada pemenangan kandidat selanjutnya untuk perkembangan di masyarakat.
“Kondisi pilkada hampir sama. Politik kita saat ini politik dinasti atau bisa disebut oligarki.
Politik identitas masih terus bergulir di sumatera utara. Pantai timur masih terkoptasi dengan pilihannya begitu juga dengan pantai barat. Demokrasi kita yang masih belum matang. Bravo lima saya lihat nantinya akan khusus membahas agenda itu kedepannya,” kata Poltak.
Ridho (Pengurus NU Kota Medan) mengungkapkan Isu radikalisme sudah bertebar di mana mana. Akan mengawal harmonisasi antara umat beragama. NU sudah memberikan intruksi dapat mengelola media sosial. Untuk dapat menangkal radikalisme yang ada. Isu radikal sudah masuk kedaerah kecil melalui media sosial.
“Bravo lima akan berkerjasama dengan NU Medan menjaga harmonisasi keberagaman di Kota Medan. Bravo Lima harus bisa memasuki sampai tingkat desa bahwa ideologi Pancasila sudah finis untuk keutuhan NKRI,” pinta Ridho.
Muazzul mengatakan kita dapat menyatukan visi dan misi kita untuk memajukan Perhimpunan Bravo Lima di Sumatra Utara. Kedepan Ormas ini dapat tumbuh dan berkembang untuk mengisi dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Dalam januari mendatang akan dilakukannya deklarasi Nasional untuk perhimpunan Bravo Lima. Untuk di sumut harus secepatnya di bentuk,” ujar Muazzul.
Dia menjelaskan, visi organisasi ini adalah kebersamaan dan dapat memahami. Bravo Lima harus dapat berpartisipasi dalam pilkada serentak yang ada di sumut.
“Ketika kepengurusan ini telah di SK, maka kita akan berkumpul kembali dan mendiskusikan untuk waktu pelantikan,” kata Muazzul. Berita Medan, tim
