MUDANEWS.COM, Simalungun – Ditengah pelaksanaan musda DPD KNPI Simalungun dibawah pimpinan Sepri Ijon Saragih pada Rabu (18/12/19), HMI dan GPII memilih walk out dari forum musda tersebut.
Dalam pernyataannya Ketua Umum HmI cabang pematangsiantar-simalungun pada awak media, Jhoni Tarigan dan sejumlah pengurus memilih walk out dari forum musda dikarenakan pelaksanaan musda tersebut gagal dan menyalahi aturan konstitusi KNPI.
“Kita anggap musda ini sangat menyalahi aturan konstitusi KNPI dan gagal dalam pelaksanaannya. Karena tahapan-tahapan pleno yang seharusnya dijalani secara runut oleh peserta forum namun oleh pimpinan sidang seakan dipaksakan untuk terus saja mensahkan tanpa membuka ruang demokrasi pada peserta musda yang hadir. Berkali-kali kita minta waktu untuk berbicara dan interupsi pada pimpinan sidang namun tidak pernah diberikan, maka kami lebih memilih walk out karena keberadaan kami tidak dianggap ada dalam forum tersebut dan jelas kami nilai ini adalah penghinaan pada kami selaku organisasi pemrakarsa lahirnya KNPI,” jelasnya.
Disinggung terkait hal apa yang ingin disampaikan HMI, Jhoni menyatakan bahwa kita ingin mempertanyakan beberapa hal terkait keabsahan proses musda.
“Sebenarnya kami HMI dan beberapa teman-teman OKP ingin mempertanyakan beberapa point terkait keabsahan musda ini terutama soal kepesertaan, LPJ DPD KNPI Simalungun dan kelayakan para calon yang maju dalam bursa ketua DPD,” tuturnya.
Senada dengan HMI, GPII Simalungun oleh Ketua Hendri Syahputra juga menyatakan bahwa musda KNPI ini gagal dan menyalahi aturan karena tidak sesuai konstitusi dan tata tertib musda.
“Ini musda gagal dan sangat menyalahi konstitusi dan tata tertib dalam musda. Karena hampir tidak ada pembahasan yang dilakukan dalam forum musda tersebut selain hanya setuju dan sepakat lalu diketok palu. Ya itu kami anggap bukan musda tapi lebih tepatnya latihan musda mungkin,” ujarnya dengan nada canda.
Hendri juga sangat menyayangkan bila musda knpi ini seakan sangat dikondisikan sedari awal kepada seluruh peserta sehingga terkesan dipaksakan cepat selesai.
“Ini kami lihat sedari awal memang sudah diupayakan terkondisi kepada peserta musda agar cepat selesai dan tanpa dinamika. Kita pahami pola tersebut hal yang biasa dalam kontestasi politik organisasi tapi ya jangan menyalahi konstitusi dan tata tertiblah. Kita ada aturan dan itu pantang untuk dilanggar kalau mau cepat ya silahkan tapi dilalaui sesuai mekanisme dan aturan-aturan organisasi KNPI lah,” tutupnya. Berita Simalungun, red
,){kind=link}