MUDANEWS.COM, Medan – Liga Mahasiswa NasDem Sumut, Zulhamdani menilai Gubernur Edy Rahmayadi terlalu Arogansi dalam menyikapi persoalan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah, hal yang tendensius justru malah Gubsu menganggap bahwa bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani tak layak jadi pemimpin disebabkan masih adanya warga Tapanuli Tengah yang miskin.
“Sebagai orang nomor satu di Sumut harusnya Gubsu dalam memberikan pernyataan didasarkan pada data yang ilmiah, bukan hanya karena melihat satu atau dua orang kemudian Gubsu menjustifikasi bahwa seseorang layak atau tidak jadi pemimpin,” ujar Zulhamdani Napitupulu yang merupakan ketua Liga Mahasiswa NasDem Sumut di Medan, Rabu (18/12/2019).
Zulhamdani menambahkan terus terang kami bingung melihat kualitas kepemimpinan Gubsu hari ini yang berulang kali asal dalam memberikan pernyataan, kalau dibandingkan dengan kinerja bupati Tapteng malah kami menganggap bupati Tapteng layak menggantikan gubernur hari ini.
“Hal tersebut tentu berdasarkan prestasi dan pencapaian beliau dalam memajukan daerahnya, menurut kami apakah ini isyarat bahwa Gubernur hari ini takut dan khawatir kalau bupati Tapteng maju sebagai gubernur di pemilu yang akan datang,” sentilnya.
Didampingi Khairul Hadi, ketua liga mahasiswa nasdem kota medan yang merupakan mantan ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumut berujar bahwasannya persoalan kemiskinan bukan hanya terjadi di Tapteng ataupun daerah lainnya di Sumut, melainkan hampir di setiap pelosok negeri kita temukan hal tersebut. Tinggal bagaimana seorang pemimpin yang diamanahkan rakyat tersebut kinerjanya dapat dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya.
“Bupati Tapteng mampu untuk melakukannya mengingat bahwa beliau baru menjabat di bulan mei 2017 tetapi berbagai prestasi telah beliau torehkan untuk membuktikan bahwa beliau layak atas berbagai penghargaan, bahkan sebuah kebijakan, suatu terobosan yang patut ditiru oleh seluruh kepala daerah di Indonesia adalah ketika bupati Tapteng melalui perda kabupaten Tapteng tentang penyalahgunaan Narkoba yang akan diterapkan di awal tahun 2020, bagi siapapun yang terbukti menggunakan narkoba maka selain proses hukum maka akan diusir dari kampung atau tempat tinggalnya,” beber Khairul.
Sayangnya, tegasnya, bupati Tapteng bukanlah orang yang pandai dalam pencitraan, turun sajalah Gubsu ke Tapteng dan buktikan sendiri bagaimana kinerja dan program beliau bagi masyarakatnya.
“Dan bahkan seluruh kegiatan dan programnya tanpa ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan justru jika kita bandingkan dengan Gubsu yang menjabat hanya berjarak setahun yaitu di tahun 2018, membandingkan nya dengan kinerja bupati Tapteng menurut kami malah bukan apple to apple, karena kami belum mendengar dan merasakan apapun prestasi dari Gubsu selain asbun,” tutup Khairul Hadi. Berita Medan, red