Mainkan Populisme Kanan, Anies Jadi Ancaman Nasional

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Jakarta – Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendukung kelompok politisasi agama untuk keuntungan politik diri sendiri. Politik identitas berbasis agama sangat kontraproduktif bagi rujuk nasional, utamanya setelah konstituen grassroot di bawah tercerai-berai karena ketegangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kemarin.

“Pemimpin yang memanfaatkan kobaran militansi konservatif seperti Narendra Modi di India atau Jair Bolsonaro di Brazil sebenarnya malah merusak tatanan sosial negerinya. Kita tak mau bibit rasisme berbasis agama membesar di Indonesia. Anies sebaiknya berhenti menunggangi populisme kanan karena mengancam ketentraman nasional. Apa gunanya kerja-kerja internalisasi Pancasila dan persatuan bangsa yang dilakukan BPIP, kalau narasi pecah belah didukung hanya demi kepentingan politik pribadi? Itu gaya politikus tak beradab,” kata Mualimin di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Selain menyesalkan pejabat publik sekelas Gubernur Jakarta yang mendukung politik SARA, Mualimin juga menilai, salah bila kebebasan berpendapat diancam dengan kriminalisasi atas nama penegakkan Pasal Penodaan Agama.

Bahkan Habib Rizieq Shihab melontarkan kalimat ‘Hukuman mati bagi Sukmawati’. Narasi semacam itu jelas sebuah penyelewengan sistem hukum nasional Indonesia, keluar dari koridor undang-undang, dan sangat bernuansa kekerasan. Pernyataan seperti itu akan menggilas demokrasi dan menggebuk mereka yang berseberangan pendapat dengan kelompoknya atas nama fantasi agama.

“Mestinya jangan mentang-mentang jumlah banyak, mayoritas, lalu seenaknya main ancam. Orang seperti itu mengakui Indonesia negara hukum atau tidak? Jangan memelintir pasal penodaan agama untuk menggencet perbedaan pendapat. Cara berpolitik elit kita makin tak intelektual, barbar, dan makin tak punya argumentasi ilmiah sebagai bahan diskusi antarkelompok saat menjumpai perbedaan pandangan. Presiden jangan sibuk bangun infrastruktur, kerukunan sosial harus juga diperkuat. Ini berbahaya, jangan sampai Indonesia terjerumus seperti India dengan fantasi Hinduisme-nya yang menyengat kelompok minoritas dalam negeri,” tutup Mualimin, yang juga sebagai penulis novel. Berita Jakarta, IA

- Advertisement -

Berita Terkini