MUDANEWS.COM, Jakarta – Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menilai sertifikasi Dai yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diamini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengancam kebebasan berpendapat, sarat kepentingan politik dan menunjukkan Ma’ruf Amin memanfaatkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden RI (Wapres RI) untuk memperbesar pengaruhnya di MUI.
“Selain mengancam perbedaan tafsir dalam agama, sertifikasi Dai juga membatasi kebebasan berpendapat. Sejak kapan MUI punya otoritas menilai pendakwah paham Islam atau tidak? MUI kan organisasi swasta. Murid tidak berhak mengisi rapot murid. Jangan mentang-mentang Ketua Umumnya jadi Wapres, MUI seolah berperan seperti badan negara,” ungkap Mualimin di Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Direktur LAWAN Institute itu menyampaikan pendapatnya pada beberapa media online termasuk pada Mudanews.com, bahwa kekhawatiran pemerintah atas maraknya penceramah radikalisme dan penebar kebencian memang patut dipahami. Namun memberikan lampu hijau MUI untuk mensertifikasi Dai dan Pendakwah adalah cara yang tidak tepat, sebab MUI bukan lembaga negara. Disisi lain, tenarnya ustad milenial di sosial media tidak boleh secara serampangan dicap sebagai pengkotbah tak paham agama dan berkualitas rendahan. Secara sosial, siapa paling otoritatif dalam mengajar agama akhirnya ditentukan selera jamaah, bukan tempat atau media ceramah.
“MUI tak boleh berlagak seperti badan pemerintah. Dan kalau ada ustad populer di sosial media, apa salahnya? Di pesantren atau internet, tidak masalah, sebab orang bicara dilihat dari kualitas yang disampaikannya, bukan media komunikasi. Tugas ulama tradisional untuk bagaimana caranya hadir pada umat di zaman digital. Memang ceramah sudah jadi profesi. Jadi, ini persaingan gaya dan tampilan. Siapa bisa menggunakan teknologi kekinian untuk berdakwah, dia menguasai narasi agama dan mengendalikan gairah keagamaan umat yang sedang menyala-nyala,” tutup Mualimin yang juga menjadi Aktivis HMI saat ini. Berita Jakarta, IA
 Muhammad Mualimin menilai sertifikasi Dai yang){kind=link}