MUDANEWS.COM, Medan – Yasonna Laoly diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu kerja pemerintahan. Dia tidak mengutarakan pos kementerian yang bakal diisinya.
“Saya betul mengapresiasi kepercayaan Presiden kepada saya untuk bekerja,” ujarnya.
Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953;) Sarjana Fakultas Hukum USU (1978) yang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Ia merupakan politisi PDI-, sekarang menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.
Aktivis 98 Taufik Umar Dhani Harahap menyebutkan Yasonna Laoly layak jadi Jaksa Agung.
“Persoalan Kejaksaan Tinggi di provinsi dan kejaksaan negeri di kabupaten/kota yang masih kurang dipercayai masyarakat. Dengan masuknya Yasonna di Jaksa Agung ada perubahan signifikan. Dengan pengalaman beliau di Bidang Hukum,” kata alumni FH USU 1992 itu.
Korwil I Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) 1996- 1998 menjelaskan Kejagung merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan membantu Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang mengayomi masyarakat.
“Indonesia negara Hukum. Jadi kita semua sama dimata hukum,” tegas Advokat di Medan yang sering membela Rakyat Kecil ini. Berita Medan, red
