MUDANEWS.COM, Medan – Dalam kasus revisi UU KPK, gejala Post Democracy kental terjadi. DPR dan pemerintah menafsirkan sendiri skala, tingkatan, dan skup kebutuhan revisi tanpa banyak berkomunikasi dengan aktor-aktor utama pegiat antikorupsi di satu sisi dan publik yang masih diwakili mahasiswa disisi lain.
Inilah persoalan awal yang “menyinggung perasaan” kawan-kawan mahasiswa, yang akhirnya memanggil mereka untuk kembali membuktikan diri di hadapan publik, bahwa mahasiswa adalah kekuatan publik, di luar institusi pemerintah dan di luar partai, yang tak bisa dipinggirkan di dalam proses pembuatan kebijakan strategis, sekelas UU KPK.
“Dalam konteks makro seperti diatas, maka jelas misi mahasiswa adalah mulia, suci, tak mungkin ditunggangi. Para pihak, yang bisa datang dari mana saja, kemudian menunggangi pergerakan masif tersebut dengan kepentingan-kepentingan naif seperti penolakan pelantikan presiden, penurunan presiden, khilafah, dan sejenisnya”, ujar Maulana Maududi yang dikenal sebagai aktifis 98.
Menurut Maududi, peluang bermain jorok tak melulu dinikmati oleh lawan politik penguasa, dari lingkaran penguasa sendiri pun bisa saja, tergantung skill para buzzer dalam mem-framing isu dan situasi.
Mantan aktifis HMI Cabang Medan ini juga mengatakan, inilah yang harus dibuktikan oleh mahasiswa kepada publik, bahwa pergerakan masif yang dilakukan adalah bagian dari misi nasional untuk mengembalikan napas suci demokrasi dan menghindari munculnya gejala Post Democracy, bukan untuk bermain-bermain dengan salah satu aktor politik praktis, baik di istana maupun di pihak penentangnya.
“Penguasa di Republik ini, harus realistis, jangan pasung hak berdemokrasi mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya, maka Jokowi selaku Presiden harus realistis dan bersikap bijak, untuk menentukan keputusan terbaiknya. Jangan lagi terombang ambing dengan segala spekulasi pihak-pihak ataupun orang-orang di sekelilingnya yang tidak tuntas memberikan masukan terbaik kepada Presiden Jokowi,” tegas Maududi.
Ketua Umum DPP Central Analisa Strategis (CAS) RI ini pun menekankan, agar mahasiswa dan pelajar, jangan sampai surut mengaspirasikan kemaslahan ummat.
“Terus maju, pantang mundur, gunakan akal sehat dalam melakukan aksi. Bingkai dan rajut persatuan, jangan mau terprovokasi. Kemungkaran dan kezhaliman yang hancur dengan gerakan masif serta elegan mencapai martabat untuk kebesaran harga diri anak bangsa,” pungkas Maulana Maududi. Berita Medan, Tim
