MUDANEWS.COM, Banjar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, dan Mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar, menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (23/09/2019).
Estimasi masa yang ikut dalam aksi tersebut berjumlah sekitar 50 orang Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada diwilayah Kota Banjar.
Sebelum masuk ke Halaman Kantor DPRD Kota Banjar, masa aksi berorasi sembari melakukan blokade Jalan Tentara Pelajar, Kota Banjar, selama kurang lebih 1 jam.
Kemudian, mereka berorasi di depan Halaman Kantor DPRD Kota Banjar, dan memaksa masuk ke Ruang Rapat Paripurna, meskipun sempat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akhirnya masa aksi pun bisa masuk ke dalam Gedung Paripurna DPRD Kota Banjar.
Mereka pun kembali berorasi di dalam gedung rapat paripurna dan menyampaikan semua tuntutannya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Budi Nugraha, mengatakan, bahwa dalam kegiatan aksi tersebut, sebanyak 8 tuntutan yang disampaikan pada wakil rakyat di Gedung DPRD Kota Banjar.
Adapun tuntutan yang disampaikan adalah:
1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
4. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi agraria.
5. Mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
6. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.
7. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
8. Mendesak DPRD Kota Banjar untuk menyampaikan tuntuntan-tuntutan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya Jumat 27 September 2019.
Mereka diperbolehkan masuk ke Ruang Sidang DPRD Kota Banjar, dengan membawa Spanduk dan Tulisan sebagai alat peraga persuasi penyampai aspirasi di dalam Ruang Sidang DPRD untuk langsung Audensi dengan Anggota DPRD Kota Banjar, yang dihadiri 15 Orang anggota DPRD dari jumlah total 30 seluruh anggota DPRD Kota Banjar.
Masa aksi dan pihak DPRD melaksanakan audiensi. Tanggapan pihak DPRD kota Banjar, Tri Pamuji (Wakil Ketua Dewan Sementara), menyampaikan permohonan maaf karena unsur pimpinan sementara dan setengah jumlah anggota DPRD Kota Banjar, tidak dapat ikut hadir sebab berada diluar kota.
Dikatakannya, terkait dengan tuntutan masa akasi pihak DPRD Kota Banjar, mempersilahkan rekan untuk menyampaikan agar dapat diserap DPRD, sebab kapasitas kami berbeda dengan DPR RI, dan tidak dapat memiliki keputusan apapun, selain menerima aspirasi yang disampaikan.
Dijelaskannya DPRD Kota Banjar, sangat mengapresiasi aksi yang di gelar, karena pihak DPRD sangat membutuhkan masukan-masukan dari elemen masyarakat, namun sesuai dengan kapasitas kewenangan kami. Salah satu contoh RUU KPK, pasal berapa yang harus dirubah karena keberatan, apakah pasal 13, atau pasal yang lainnya.
Juga RUU tentang KUHP, kami juga membuka masukan-masukan dari masyarakat, untuk kemudian kami sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi.
Pada intinya, pihak DPRD Kota Banjar, akan menyambut baik masukan-masukan dari unsur masyarakat.
Masa aksi memberikan waktu sampai dengan Tanggal 27 September 2019 kepada DPRD Kota Banjar, agar menyampaikan aspirasi yang diusung ke DPR RI, dan apabila aspirasi yang disampaikan tidak sampai ke DPR RI, maka masa aksi akan terus& mengawal menggelat aksi yang serupa tanpa gentar. Berita Banjar, BQ
 Cabang Kota Banjar, dan Mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar, menggeruduk Gedung Dewan){kind=link}