MUDANEWS.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menonaktifkan tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, terkait hilangnya uang Rp1,6 M milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut di pelataran parkir Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (9/9/2019) lalu.
Penonaktifan itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan internal yang sedang dilakukan oleh Inspektorat.
Adapun tiga orang pejabat yang dinonaktifkan itu adalah Raja Indra Saleh sebagai Sekretaris BPKAD yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD, Fuad Perkasa sebagai Kabid Pengelolaan Anggaran BPKAD dan Henri Pohan sebagai Kasubbid Pengelolaan Anggaran I BPKAD.
Mensikapi hal tersebut, Maulana Maududi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Central Analisa Strategis (DPW CAS) Sumatera Utara, mengatakan bahwa misteri raibnya uang rakyat yang dikelola Penprovsu itu, telah menelan ‘tumbal’.
Demikian ujar Maulana Maududi, di ruang kerjanya, Senin (23/09/2019).
“Beginilah jika kita memiliki seorang Gubernur yang lebih mengutamakan pencitraan. Namun tidak mempunyai solusi dan lebih asik berkutat pada aktifitas seremonial belaka,” ujar Maulana.
Seharusnya menurut Maulana, Edy Rahmayadi mampu berjibaku dan menunjukkan kapasitas dan kapabilitas keleadershipannya yang marketable.
“Sudah tidak lagi zamannya seorang pemimpin bergaya otoriter, bentak sana bentak sini, ngotot apalagi hingga main tampar. Dan terpenting adalah mampu dan bersinergis menjalankan profesionalitas kerja kepada seluruh jajarannya, arif bijaksana tanpa mengedepankan unsur simbolistik tugas semata,” tegas Maulana.
Karena menurut Maulana, bukan baru kali ini saja, Sumatera Utara memiliki seorang Gubernur berasal dari background militer.
Sebut saja diantaranya, Alm H Raja Inal Siregar, Alm HT Rizal Nurdin, yang saat mereka mengemban amanah sebagai seorang Gubsu, tak sedikitpun mencerminkan mereka berasal dari militer. Bahkan mereka mampu memberikan keteduhan dan kehangatan buat masyarakat Sumut dengan sosok leadership mereka yang mumpuni, tanpa sedikitpun bergaya arogan dan sangat santun dalam bertutur kata dengan retorika yang sangat indah.
Lalu saat kru MUDANEWS.COM, menayakan naas yang menimpa Pemprovsu dengan hilangnya uang rakyat sebesar 1,6 Milyar itu dan akhirnya menelan korban yang dinonaktifkan dari jabatannya di lingkungan Setda Provsu, Maulana dengan ketus mengatakan bahwa martabat Pemprovsu telah hancur diluluh lantakkan kecerobohan akibat ketidak profesionalan pimpinannya.
“Derita dan nestapa, pastinya ditumbalkan kepada 3 orang yang telah dinonaktifkan, dengan alasan mempermudah pemeriksaan. Namun sejatinya, terlepas dari salah atau benar sesuai keputusan hukum nantinya, mereka bertiga telah terkerdilkan dan hancur marwah mereka dimata masyarakat dan keluarga, akibat amburadulnya managemen keuangan di Pemprovsu yang seharusnya menjadi tanggungjawab Gubsu,” pungkas Maulana Maududi. Berita Medan, Team
 menonaktifkan tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,){kind=link}